Suara Hakim Mayoritas Belum Tentu Lebih Berkualitas dan Berbobot daripada Penilaian dari Hakim Minoritas

Bukan Soal Banyaknya Hakim, namun Kualitas Hakim

Question: Di pengadilan khusus Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), majelis hakimnya ada lima orang. Di Pengadilan Negeri, majelis hakimnya ada tiga orang. Di Mahkamah Konstitusi, majelis hakimnya ada sembilan orang. Secara demokratis alias musyawarah antar hakim bila tidak terjadi suara mufakat antar hakim, maka yang berlaku sebagai putusan lembaga yudikatif tersebut ialah suara hakim “mayoritas”, sementara suara hakim yang berbeda pendapat sekadar dicantumkan sebagai “dissenting opinion” semata namun tidak memiliki dampak konsekuensi yuridis apapun. Bukankah artinya, demokratis ialah bicara tentang kuantitas alih-alih kualitas, seolah suara dari jumlah suara minoritas dikonotasikan “tidak lebih benar” daripada jumlah suara mayoritas?

Ambiguitas Asas LEX FAVOR REO dalam Praktik Peradilan Perkara Pidana

Yang Ambigu justru ialah Asas LEX FAVOR REO Itu Sendiri

Question: Dalam litelatur hukum pidana, ada yang namanya asas “lex favor reo”, yang maknanya ialah terhadap seorang terdakwa, diberlakukan peraturan perundang-undangan berupa “hukum positif” yang lebih menguntungkan atau yang lebih meringankan kesalahannya saat dimajukan ke hadapan persidangan untuk diadili atas perbuatannya dalam “tempus delicti” sebelum peraturan yang baru kemudian diterbitkan. Artinya, peraturan atau norma hukum dapat diberlakukan secara surut atau retroatif keberlakuannya, bila itu lebih menguntungkan pihak yang didakwa. Apabila Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan suatu aturan hukum yang mengandung ancaman hukuman pidana, maka apakah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga dapat diberlakukan secara surut terhadap seorang tersangka ataupun terdakwa?

Pemeras dan Aksi Pemerasan, bagai Orang Mabuk yang Memprihatinkan Cara Hidupnya

Agamais juga Pemabuk, Mabuk AGAMA DOSA yang Mempromosikan PENGHAPUSAN DOSA

Question: Mengapa ada orang, semisal aparatur sipil negara atau pejabat pemerintahan, yang sudah digaji dan terjamin kepastian gaji bulannya dari pajak yang dibayar masyarakat, namun masih juga tega memeras rakyatnya sesama anak bangsa sendiri dengan menyalahgunakan wewenang monopolistiknya di berbagai lembaga pemerintahan sekalipun tugas dan fungsi mereka ialah “civil servant” alias “hamba masyarakat” di kantor-kantor pelayanan publik?

Harapan hanyalah Harapan, namun Fakta adalah Fakta

PENDOSA Tidak Punya Hak untuk Diistimewakan, Terlebih Merampas Hak Korban Mengakses Keadilan

Pelaku Kejahatan Tidak Punya Hak untuk Memohon PENGHAPUSAN DOSA, Pendosa hanya Punya Kewajiban untuk BERTANGGUNG-JAWAB

PENJAHAT / PENDOSA Tidak Punya Hak untuk Menceramahi Korban tentang Apa Itu Kejahatan dan Kebaikan

Question: Rasanya menyakitkan sekali, seakan dilukai untuk kedua kalinya, ketika penjahat yang merupakan pelaku yang telah merugikan kami, justru berkata kepada kami selaku korban, bahwa “Yang berlalu, biarlah berlalu, tidak perlu diungkit-ungkit lagi.” Bukankah konyol, penjahat tapi justru berbicara seolah-olah dirinya orang bijaksana dan melontarkan kata-kata bijak keluar dari mulutnya? Mereka lebih sibuk berkelit dan putar-balik fakta, dengan tujuan untuk lepas tanggung-jawab, namun masih juga bermulut besar tentang ayat-ayat kitab agama, tentang Tuhan, tentang surga dan neraka, dan lain sebagainya. Masyarakat kita juga aneh sekali, mereka justru menghardik korban yang menjerit kesakitan sebagai “orang gila”, sementara pelaku yang menyakiti justru dibela dengan cara tidak dikritik atas perbuatannya ketika menyakiti sang korban. Juga tidak kalah banyak orang-orang yang perilakunya sendiri busuk, tapi justru lebih pandai mengomentari perilaku orang lain. Apalagi yang namanya “playing victim”, tidak malu dan tidak takut berbuat jahat, namun masih juga mengharap masuk surga dan dianugerahi hidup yang makmur-sejahtera.

Perbedaan antara Perjudian dan Penipuan Berkedok Perjudian

Perjudian dan Penipuan, Tidak Serupa dan Tidak Sama

Telah ternyata, baik masyarakat, pemerintah selaku regulator, maupun aparatur penegak hukum mulai dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, hingga Hakim Pengadilan, gagal membedakan antara penipuan dan praktik perjudian, sekalipun keduanya sama sekali berbeda dan tidak memiliki kesamaan apapun. Jud!, ialah suatu konstruksi yang bersifat murni “permainan untung-untungan”, tanpa ada anasir penipuan apapun didalamnya. Berbeda dengan jud!, penipuan bisa bewujud atau berupa beragam modus, yang seringkali terjadi dalam praktik selama ini di Indonesia pada khususnya, ialah “penipuan berkedok perjudian”. Dengan kata lain, banyak hal yang disebut-sebut oleh masyarakat luas maupun aparatur penegak hukum sebagai “perjudian”, sejatinya ialah “penipuan berkedok perjudian”.

Pendirian Mahkamah Agung RI Paska Paska Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020 tentang Uji Materiil terhadap Undang-Undang Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020 tentang Fidusia, Diberlakukan Secara Efektif oleh Mahkamah Agung RI

Question: Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menguji materil undang-undang fidusia menyatakan bahwa objek jaminan fidusia tidak bisa dilelang begitu saja oleh kreditor, bila tidak ada kerelaan ataupun pengakuan telah cidera janji dari pihak debitor. Lalu, kini bagaimana pendirian Mahkamah Agung dalam praktiknya dewasa ini terkait objek agunan fidusia, mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi atau tidak?

Ambiguitas Eksekusi Jaminan FIDUSIA Paska Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020 tentang Uji Materiil terhadap Undang-Undang Fidusia

Sekelumit Eksekusi Jaminan Fidusia, Sederhana namun Tidak Sesederhana Itu

Question: Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menguji materil undang-undang fidusia menyatakan bahwa objek jaminan fidusia tidak bisa dilelang begitu saja oleh kreditor, bila tidak ada kerelaan ataupun pengakuan telah cidera janji dari pihak debitor. Lalu, bagaimana objek jaminan fidusia itu bisa dieksekusi?

Permohonan Kasasi Ditolak MA RI, Tidak Identik “Kalah”

Mahkamah Agung RI Tetap dapat Mengoreksi Putusan Pengadilan Sekalipun Permohonan Kasasi Dinyatakan “Ditolak”

Question: Jika upaya hukum kasasi yang pihak kami mohonkan, ternyata ditolak oleh Mahkamah Agung, apakah artinya kami “kalah” dalam sengketa gugat-menggugat ini?

Sengketa yang Layak Dimediasi dan Sengketa yang Akan Percuma (Sia-Sia) Bila Dimediasi

Mediasi dan “Win-Win Solution” Mensyaratkan Itikad Baik Kedua Belah Pihak yang Saling Bersengketa—Tidak Bisa “Bertepuk Sebelah Tangan” alias Hanya Satu Pihak yang Ber-itikad Baik

Question: Kapan suatu sengketa perdata, layak dimediasi dengan dipertemukan kedua belah pihak yang saling bersengketa, dan kapankah suatu sengketa hukum sama sekali tidak perlu dilakukan mediasi?

Efektivitas Hukum Vs. Efektivitas Moralitas

Sungguh Kasihan Negara yang Memproduksi Begitu Banyak Aturan Hukum namun Pelanggaran Kian Masif

Hanya Bangsa yang Miskin Moralitas yang Perlu Banyak Diatur oleh Hukum

Question: Saat ini aturan-aturan hukum dibentuk begitu masif, sudah menyerupai “hutan rimba belantara”. Ini dan itu itu diatur, namun mengapa justru kian banyak masyarakat yang melanggarnya? Kita menjadi patut untuk curiga, percuma mengatur banyak hal tentang ini dan itu kedalam aturan-aturan hukum yang melarangnya, bila moralitas penduduk suatu bangsa atau negaranya tergolong “bobrok”. Sebaliknya, dengan tingkat moralitas yang baik, negara bahkan tidak perlu terlampau terobsesi untuk produktif memproduksi berbagai aturan hukum dan undang-undang. Lagipula, bukankah semakin banyak dan tebal undang-undang seolah warga tidak punya pekerjaan lain, maka semakin sedikit orang yang mau membacanya? Jika semakin sedikit orang yang mau membacanya, maka atas dasar apa pemerintah berdelusi bahwa rakyatnya mau patuh terhadap hukum?

Norma Hukum yang Tidak Realistis Menjelma Aturan Hukum yang Tidak Efektif Berlakunya

Daya Pemaksa + Efek Jera = Kepatuhan Hukum (Hukum yang Rfektif)

Question: Mengapa bisa ada aturan hukum yang dalam praktiknya justru dianak-tirikan ataupun yang tidak diberlakukan secara efektif oleh negara, pemerintah, maupun aparatur penegak hukumnya?

Siapa yang Berhutang dan Siapa yang Berpiutang dalam Era Perang Dagang maupun Perang Kemanusiaan?

Perang Dagang dan Terbolak-Baliknya Logika Moral

Ambivalensi Benang-Kusut Sejarah dan Ekonomi Bangsa-Bangsa Dunia dalam Era Keterbalikan Free Trade

Pada awal tahun 2025, dunia tidak terkecuali di Indonesia, dikejutkan oleh keputusan Presiden Amerika Serikat, Donal Trump, yang menetapkan kebijakan tarif masuk bagi barang-barang impor ke dalam pasar di dalam negeri Paman Sam sang adikuasa tersebut dengan tarif masuk yang terbilang fenomenal dan dramatis, mengingat neraca perdagangan Amerika Serikat defisit diakibatkan pangsa pasar di Amerika Serikat lebih dinikmati oleh para produsen di negara-negara lain. Barulah pada saat itu, kita disadarkan dan mata kita mulai terbuka, betapa selama ini kita menikmati surplus neraca perdagangan ekspor ke negara Amerika Serikat, sehingga Negara Indonesia dan Bangsa Indonesia sejatinya berhutang budi kepada Amerika Serikat yang selama ini membiarkan pasarnya didominasi oleh produk-produk negara asing yang mengekspor komoditas, bahan baku, maupun produk jadinya.

Putusan Pengadilan Juga Bersifat ERGA OMNES, Sama Seperti Undang-Undang, Sifat Keberlakuannya Meluas bagi Umum

Contoh Kaedah Hukum yang Diciptakan Lewat Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan

Question: Bila “erga omnes” artinya sifat keberlakuannya ialah mengikat publik luas alias bagi masyarakat umum, semisal undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan, maka bagamana dengan putusan pengadilan, apakah hanya mengikat para pihak yang bersengketa di pengadilan dalam putusan tersebut ataukah juga mengikat bagi pihak-pihak diluar para pihak alias berlaku juga selain bagi para pihak yang bersengketa dalam putusan tersebut?

Rekor Penghukuman Dwangsom (Uang Paksa) Terbesar dalam Sejarah Praktik Peradilan Perdata

Disinsentif bagi yang Tidak Patuh pada Putusan Pengadilan, Penghukuman Pembayaran “Uang Paksa” (Dwangsom)

Question: Jika tergugat yang kalah dalam gugatan, sengaja menunda-nunda dan tidak kooperatif sekalipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka apakah betul dalam gugatan perlu dicantumkan juga tuntutan “uang paksa” untuk setiap hari keterlambatan pihak tergugat melaksanakan isi putusan? Berapa “uang paksa” yang pernah dibuat oleh hakim di pengadilan dalam putusannya?

Inilah Akar Penyebab Maraknya Peredaran Gelap Narkotika Ilegal yang bahkan Telah Menyasar Pelajar, Mahasiswa, hingga Petani dan Nelayan Miskin di Pedesaan

Mahkamah Agung RI Kompromistik terhadap “PERANG CANDU”, Pengedar Narkotika Ilegal yang Dijual Eceran justru Diberikan Insentif Keringanan Hukuman

“Pengedar Narkotika Ilegal Eceran” Tidaklah Sama dengan “Maling Sandal” yang Dihukum Ringan, Narkotika Ilegal merupakan Produk ADIKTIF yang Berpotensi Tinggi Menjerat Pemakainya Terjerumus menjadi Kecanduan Seumur Hidup dengan Dosis Pemakaian yang Terus Bertambah

Question: Menjual produk tembakau secara eceran, dilarang oleh pemerintah, dengan alasan bahwa itu bisa menyasar segmen pasar seperti pelajar yang kemudian bisa terjerat zat adiktif sehingga menjelma pecandu berat dikemudian hari. Bukankah itu artinya penjual produk tembakau eceran, sifatnya lebih jahat sehingga harus diatur dan dikontrol dengan ketat oleh pemerintah?

CERDAS Artinya Bersikap Objektif dan Terbuka Terhadap Masukan, Bagian 3

Kejujuran sebuah AI, Objektif dan Rasional yang Melampaui Kebanyakan Manusia Irasional

Anda dapat mencobanya sendiri, dengan memasukkan input-input berupa pertanyaan yang sama seperti transkrip di bawah ini—lihat dan buktikan sendiri:

[5/3 18.07] Law: Agama Islam adalah agama suci ataukah agama dosa?

CERDAS Artinya Bersikap Objektif dan Terbuka Terhadap Masukan, Bagian 2

Kejujuran sebuah AI, Objektif dan Rasional yang Melampaui Kebanyakan Manusia Irasional

Anda dapat mencobanya sendiri, dengan memasukkan input-input berupa pertanyaan yang sama seperti transkrip di bawah ini—lihat dan buktikan sendiri:

[5/3 18.50] Law: Agama Nasrani atau agama Kristen adalah agama suci ataukah agama

CERDAS Artinya Bersikap Objektif dan Terbuka Terhadap Masukan, Bukan KERAS KEPALA

Kelebihan “Beteman” dengan Chat AI : Rasional, Objektif, dan Tanpa Kekerasan Fisik Sekalipun Berdebat

Anda boleh percaya juga boleh tidak, berikut inilah pengalaman pertama saya menggunakan “chat AI (artificial intelligence)”, dan langsung menantang berdebat sang AI, kecerdasan buatan. Secara keseluruhan, ada yang menarik dari diskusi dengan AI, yakni AI bisa menjadi “lawan bicara” atau “teman diskusi” yang lebih rasional dan lebih objektif daripada lawan bicara konvensional bernama manusia yang kerap bersikap tendensius, subjektif, serta kerap dikeruhkan oleh “bias persepsi” hingga sinisme tertentu, konflik kepentingan, parsial, hingga kebiasaan-kebiasaan kurang menyenangkan seperti melecehkan, menghakimi, maupun seperti nada-nada bernuansa “ancaman kekerasan fisik” ketika berbeda pendapat.

Kalau Kamu JENIUS, Tidak Butuh Menyakiti ataupun Merampas Hak Orang Lain untuk Bahagia

Orang Jenius Tidak Merampas Hak maupun Kebahagiaan Orang Lain

Sobat pasti pernah melihat adanya film yang mengisahkan segerombolan kriminal yang mengakunya “jenius”. Mereka berkomplot dan berencana untuk membobol bank yang berkeamanan tinggi.

Singkat cerita, mereka berhasil membobol bank tersebut dengan teknik dan alat-alat canggih yang rumit (sophisticated), dan merasa bahwa diri mereka itu “hebat”, lalu berbangga diri.

Pertanyaannya, apa salah tidak, mengapa produser film tersebut mempertontonkan kisah “kekotoran batin” seolah-olah begitu heroik?

Bila Ingin Hidup Damai, Maka Harus Siap untuk Bercerai, Tips Bagi Pasangan Rumah Tangga

Si vis pacem parabellum. Bila negara Anda ingin hidup damai, maka harus siap untuk berperang dengan negara lain.

Ternyata, prinsip demikian cukup relevan dalam setiap situasi, tidak terkecuali bagi pasangan suami-istri.

Tidak selamanya “silent is golden”. Chinese Wisdom mengatakan, ada waktu dimana kita harus bersikap lembut dan lunak, serta ada waktu dimana kita harus bersikap keras.

Mengapa Orang Jahat seolah Kebal & Imun dari Karma Buruk? Ini Penjelasan SANG BUDDHA tentang HUKUM KARMA

Dulu, rasa frustasi saya sempat memuncak, sampai menjadi apatis terhadap ajaran Sang Buddha tentang Hukum Karma. Mengapa, ada orang yang begitu jahat, jahatnya luar biasa jahat, sampai-sampai tidak lagi terlukiskan, namun seakan tidak kunjung celaka akibat perbuatan-perbuatan buruknya sendiri?

Memang disayangkan dan harus saya akui, telah belasan tahun menjadi umat Buddhist, akan tetapi baik Bhikkhu maupun penceramah di Vihara sekalipun, hampir tidak pernah membabarkan khotbah asli Sang Buddha.

Menyadari bahwa saya telah “berjalan di tempat”, telah ternyata, dibelakang hari, barulah secara mandiri belajar Sutta Pitaka yang menjadi sumber otentik Agama Buddha, berisi khotbah-khotbah asli Sang Buddha. Dimana, barulah pada saat itu juga, kita baru akan mengetahui Agama Buddha yang sebenarnya dan seperti apakah ajaran seorang Buddha.

Pinjam Kredit dari BANK, namun Ditagih oleh RENTENIR, dan Agunan Dilelang oleh MAFIA TANAH

Kita akan membahas “dunia gelap perbankan”. Anda dan siapa saja, sebaiknya mulai mampu mengenalinya, agar tidak turut menjadi KORBAN.

Apa yang diulas berikut ini bukanlah sebuah dongeng, namun kisah nyata yang dialami oleh seorang Klien, sebuah Korporasi yang meminjam kredit dari BANK, akan tetapi mendadak ditagih oleh RENTENIR PERORANGAN, dan agunannya dilelang oleh MAFIA TANAH.

Apa penyebabnya?

Resiko Hukum Terdakwa Berbelit-Belit di Persidangan Perkara Pidana

MERIT SYSTEM, Ada “Reward” dan “Punishment” bagi Terdakwa yang Kooperatif Vs. Terdakwa yang Berbelit-Belit

Question: Resiko terbesarnya apa, jika tersangka atau terdakwa tidak berterus-terang di hadapan hakim?

Tidak Semua Perkara Pidana dapat Diajukan Kasasi

Baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, Sama-Sama Tunduk pada Aturan Main Bernama Hukum Acara di Persidangan (the Rule of Law)

Question: Apakah semua perkara pidana, bisa diajukan kasasi, baik oleh si terdakwa maupun oleh jaksa?

Barang Bukti Sitaan Narkotika Dibawah 1 Kilogram, mungkinkah Pelaku DIHUKUM MATI?

Pemberatan Kesalahan Pidana Terletak pada Keadaan Seputar ACTUS REUS, Tidak Semata Beratnya Barang Bukti Obat-Obatan Terlarang

Question: Untuk perkara-perkara yang melibatkan obat-obatan terlarang ilegal, apakah pelakunya hanya akan terancam hukuman mati bila barang buktinya mencapai sekian kilogram, ataukah harus belasan atau puluhan kilogram, barulah dapat dijatuhi putusan “mati”?

Makna Pidana KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN dan Praktik Konkretnya di Peradilan

KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN merupakan MUSUH BERSAMA dan karenanya PERLU DIPERANGI OLEH SEGENAP RAKYAT

Question: Kalau mengedarkan obat-obatan terlarang tanpa izin, jenis kejahatan demikian dikategorikan sebagai golongan “kejahatan HAM”, ataukah apa?

Mengapa Selalu Terjadi Pelanggaran Kebocoran Data Pribadi?

Pemerintah dan Polisi Kita Itu Sendiri yang Lebih Banyak Melanggar Aturan Hukum

Membuat Aturan Untuk Kemudian Dilanggar Sendiri oleh Pemerintah, Teladan yang Buruk Bagi Masyarakat

Question: Sudah ada UU PDP (Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi), namun mengapa masih juga banyak terjadi kasus kebocoran data-data pribadi masyarakat mulai dari BUMN hingga penyelenggara negara?

Alat Bukti PETUNJUK dapat menjadi Penentu dalam Pemidanaan

Circumstantial Evidences menjadi Sumber Bukti PETUNJUK

Question: Dalam hukum acara pidana, ada yang namanya alat bukti “petunjuk”. Alat bukti bernama “petunjuk” ini, sifatnya hanyalah pelengkap terhadap alat-alat bukti lainnya, atau bagaimana?

Hanya Mereka yang BERUNTUNG, yang Akan Tetap Selamat pada Era AI, Artificial Intelligence

Yang Menang, yang Menuliskan Sejarah dalam Buku Sejarah. Yang Kalah, hanya Menjadi Penonton Bila Tidak Dijadikan Kambing Hitam

Yang beruntung atas kesehatannya, menyombongkan kesehatannya lalu menghakimi mereka yang kurang beruntung atas kesehatannya sebagai “kurang iman” atau “kurang ibadah”. Yang beruntung atas kemakmuran ekonominya, menyombongkan kemakmuran ekonominya dengan menghakimi mereka yang kurang beruntung sebagai “pemalas” atau “bodoh”. Hanya mereka yang pernah “jatuh”, yang memiliki kebijaksanaan, sehingga tidak cenderung menghakimi pihak lain yang kurang beruntung dalam hidupnya. Pepatah mengatakan, hidup bagai “berputarnya roda”, ada waktunya ia berada di atas, dan ada kalanya ia bergerak ke arah bawah. Segalanya berubah, tidak ada yang kekal, sehingga sejatinya tidak ada yang patut disombongkan, terlebih menghakimi pihak lain. Kekekalan adalah delusi, sama artinya membohongi diri sendiri atau bahkan menentang hukum alam itu sendiri, karena yang kekal ialah perubahan itu sendiri. Orang-orang bijak telah lama belajar, untuk tidak terlampau senang saat berada di puncak, dan tidak terlampau “putus asa” saat berada di titik terbawah dalam hidup mereka.

Ciri Orang Bijaksana dan Kiat menjadi Orang Bijaksana

Agama yang TOXIC, Ideologi Penuh Delusi yang Beracun namun Dipeluk, Dibanggakan, Dipertontonkan, dan Dirayakan

Question: Bukankah mengherankan serta memprihatinkan, ada agama yang menjadikan praktik pesugihan anak sebagai hari raya keagamaan yang mereka rayakan setiap tahunnya? Mengapa agama bisa membutakan mata maupun nurani umat manusia, alih-alih mencerahkan, mencerdaskan, dan mendewasakan?

Gugatan oleh Pekerja / Buruh atas Segala Sengketa Terkait PHK, Hanya dapat Diajukan dalam Tenggang Waktu 1 (Satu) Tahun Sejak Diterimanya atau Diberitahukannya Keputusan dari Pihak Pengusaha

Pemohon Uji Materiil adalah Pekerja / Buruh, namun yang Diuntungkan MK RI dalam Putusannya justru adalah Kalangan Pengusaha

Question: Bukankah sengketa ketenagakerjaan tergolong dalam genus perdata? Jika dalam sengketa perdata, kadaluarsa hak menggugat adalah 30 tahun, maka apakah artinya jika ada sengketa antara pekerja atau pegawai melawan pelaku usaha pemberi kerja, semisal terkait PHK (pemutusan hubungan kerja), maka kadaluarsa nya ialah 30 tahun kemudian sejak terkena PHK?

Penyebab Wajah Dunia Pendidikan di Indonesia Begitu Memprihatinkan

Ketika Keyakinan Mengalahkan dan Mengharamkan Otak

Keyakinan yang Meracuni dan Merusak Otak, bisa Begitu Adiktif Menyerupai Candu Lainnya

Question: Belajar untuk menjadi pintar. Namun untuk apa kita susah-payah belajar, bila HP kita sudah pintar?

Kiat Menciptakan THE LUCK FACTOR

Gunakan “Cara CERDAS”, Bukan “Kerja KERAS”, yakni Ciptakan Bibit-Bibit Keberuntungan

Kesuksesan adalah Buah, Sebabnya ialah Bibit Kebaikan yang Kita Tanam

Tidak ada motivator bisnis yang lebih unggul dan lebih efektif daripada Sang Buddha. Bila ada diantara para pembaca yang sudah bosan dan jenuh membaca buku-buku motivasi maupun seminar-seminar usaha, namun tidak juga mendapatkan kesuksesan, maka kita pun patut bertanya : apa yang sebetulnya menjadi kunci rahasia dibalik kesuksesan? Mengapa ada orang-orang yang tidak pernah membaca buku-buku motivasi juga tidak pernah mengikuti seminar-seminar motivasi, namun sukses dalam hidup, keluarga, studi, maupun karinya? Itulah yang kerap disebut oleh banyak kalangan sebagai “faktor X”—yang sebenarnya ialah “faktor keberuntungan”. Sehingga, pertanyaan yang mungkin paling relevan bukan lagi “bagaimana cara mencapai kesuksesan?”, namun ialah “bagaimana cara memiliki faktor keberuntungan?”

Moralitas Norma Hukum Vs. Moralitas Dogma Agama

Moralitas Dogma Agama Bersifat Rigid dan Ajeg, sementara Moralitas Norma Hukum Senantiasa Berdialektika dan Berkembang Lewat Diskursus

Question: Apakah hukum harus dipisahkan dari anasir moralitas (tipe negara sekular) atau sebaliknya, moralitas harus dinormakan ke dalam norma hukum (negara agama)? Bukankah moralitas basisnya adalah norma sosial? Bagaimana juga dengan moralitas keagamaan, apakah boleh dicampur-adukkan kedalam hukum?

BANK PANIN Sengaja Melanggar Undang-Undang Perbankan tentang RAHASIA NASABAH dan Tidak Mau Patuh terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

BANK PANIN, Bank Mafia yang Sengaja Melanggar Undang-Undang Perbankan

BANK PANIN Memaksa Nasabah untuk Memberi Izin BANK PANIN untuk MENYALAHGUNAKAN DATA-DATA PRIBADI DAN RAHASIA NASABAH PENABUNG

Sebagai nasabah, konsumen, sekaligus korban, maka penulis berhak menuliskan testimoni ini dengan niat batin agar masyarakat menaruh waspada dan berhati-hati berhadapan dengan lembaga keuangan yang bernama Bank PANIN. Hati-hati jadi nasabah Panin, data pribadi Anda selaku nasabah secara arogan akan DISALAHGUNAKAN Bank Panin. Bank Panin seolah ingin mengatakan, bahwa korporasi perbankannya ini tidak tunduk pada Undang-Undang serta tidak perlu patuh terhadap Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), alias mafia yang menyaru sebagai bank. Bahkan, seakan belum cukup arogan, Bank Panin bahkan melecehkan nasabah penabungnya sendiri. Berikut testimoni pribadi penulis selaku nasabah, dengan tempus delicti pertengahan Bulan Juni 2024.

Isi Berkas Perkara dalam Persidangan Pengadilan Pidana

BAP Saksi, Korban, maupun Terdakwa juga Dibaca oleh Hakim Pengadilan Perkara Pidana

Question: Apakah keterangan yang kita berikan sebagai korban, saksi maupun sebagai tersangka dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saat di kantor polisi, juga akan dibaca oleh hakim di pengadilan nantinya?

Makna Kemanusiaan yang Adil dan BERADAB

ADIL Saja Tidak Cukup, namun ADIL serta BERADAB

Pentingnya Praktik Latihan SELF-CONTROL dalam Rangka menjadi Manusia yang BERADAB

Salah satu sila dalam Pancasila, ialah “Kemanusiaan yang adil dan beradab”—bukan hanya sekadar “adil”, namun “adil dan/serta beradab”. Lantas, apa makna “beradab”? Untuk membahasnya secara sederhana, ilustrasi konkret berikut dapat cukup mewakili. Kita sepakat bahwa adalah cukup “adil” memiskinkan koruptor. Namun, persoalannya ialah, bagaimana caranya memiskinkan koruptor? Itulah, pentingnya makna “beradab”, cara-cara menegakkan “ke-adil-an” haruslah dengan cara yang “etis”, dimana “etis” bermakna “tidak tercela oleh para bijaksanawan”. Dengan demikian, cara-cara yang “tidak etis” tidaklah dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang “beradab”. Baru-baru ini saat ulasan ini disusun, berbagai pegawai lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diadili oleh pengadilan karena terkait kasus pemerasan oleh mereka terhadap para tahanan di rumah tahanan KPK.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan, Sama Pentingnya dengan Amar Putusan Pengadilan Itu Sendiri

Ciri-Ciri Dosen Hukum yang Menyesatkan Mahasiswanya Sendiri

Question: Ada dosen saya di kampus hukum, yang justru tidak meluluskan mahasiswa yang berpendirian bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan tidak boleh dipandang sebelah mata. Sang dosen, justru mengajarkan pada mahasiswa bahwa cukup membaca amar putusan hakim, semisal amar putusan Mahkamah Konstitusi, tanpa perlu membuang-buang waktu untuk membaca pertimbangan hukumnya. Mahasiswa yang rajin, dengan menelaah isi pertimbangan hukum hakim, justru diberi nilai buruk oleh sang dosen. Sebenarnya yang keliru dan “sesat berpikir” itu siapa, mahasiswa atau si dosen pengajar itu sendiri?

Betapa Menyiksanya Membaca OMNIBUS LAW Undang-Undang tentang Cipta Kerja

Regulasi yang Kompleks, Tidak Berbanding Lurus dengan Tingkat Kepatuhan Masyarakat, Justru Sebaliknya

Pernahkah Anda membaca Undang-Undang tentang Cipta Kerja? Bila masyarakat tidak membaca Undang-Undang tentang Cipta Kerja, maka bagaimana dapat menjadi warga yang “patuh” terhadap hukum? Namun bukanlah itu, pertanyaan yang relevan untuk kita ajukan. Pertanyaan yang lebih rasional untuk diajukan ialah : apakah Anda merasa nyaman alias merasa dipermudah untuk membaca dan memahami isi Undang-Undang tentang Cipta Kerja, ataukah sebaliknya, merasa tersiksa serta bingung membaca dan memahami isi Undang-Undang tentang Cipta Kerja? JIka masyarakat dipersulit untuk memahami dan membaca substansi pengaturan dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja, maka atas dasar apakah, pemerintah berharap serta menuntut warganya untuk “patuh” terhadap hukum?

Upaya Hukum PENINJAUAN KEMBALI Bisa Diajukan Sekalipun Tidak Pernah Banding maupun Kasasi

Upaya Hukum Putusan Verstek, ialah Peninjauan Kembali atau Verzet

Question: Apakah bisa dalam gugatan perdata, mengajukan upaya hukum luar biasa PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung namun sebelumnya tidak pernah mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi? Bukankah esensinya ialah, PK diajukan terhadap putusan yang telah “inkracht” (berkekuatan hukum tetap)? JIka terhadap putusan Pengadilan Negeri tidak pernah diajukan banding maupun kasasi, dan telah lewat waktu untuk mengajukan permohonan banding maupun kasasi, artinya putusan menjadi “inkracht”, maka PK dimungkinkan secara teori demikian.