Jadilah Warga-Penyelidik yang Cermat dengan Mata-Telinga Terbuka Lebar Sebelum Menarik Kesimpulan dan Meyakini

Reputasi Bukan Dibangun dari Kata (Klaim), namun dari Konsistensi antar Aksi serta Sinkronisasi antara Ucapan dan Perbuatan

Kita dapat dengan mudah menemukan fenomena sosial, dimana masyarakat kita begitu iritatif terhadap pelaku koruptif yang diberitakan melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Bila Anda memiliki sifat yang “naif”, Anda akan secara mudah tergelincir pada asumsi keliru, bahwa mereka, pengkritik para koruptor tersebut, adalah orang-orang yang bersih dari aksi korupsi dalam keseharian hidup mereka. Butuh waktu begitu lama, berpuluh-puluh tahun lamanya bagi penulis untuk menyadari, bahwa “mengutuk atau menghujat Iblis, tidak berarti yang bersangkutan menjadi suci atau adalah orang suci yang lebih bersih daripada sang Iblis yang mereka kritik dan cela”.

Contoh PLEDOI / NOTA PEMBELAAN Terdakwa Kasus Pidana Persekusi

PLEDOI / NOTA PEMBELAAN

Terdakwa Kasus Pidana Persekusi

Kpd. Yth.

Majelis Hakim Semesta

Di Mahkamah Semesta

Dengan Hormat,

Terdakwa atas nama GigitJari, telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Semesta (JPS) sebagai tersangka pelaku persekusi (main hakim sendiri, eigenrichting), atas laporan SukaBully yang telah Terdakwa persekusi.

Dengan ini Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan pribadi terhadap surat dakwaan Jaksa NgototBanget, dengan rincian sebagai berikut:

Contoh Preseden (Best Practice) BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pencucian Uang (Money Laundring)

Jaksa Penuntut Umum Haruslah Lebih Cerdik daripada Kriminal yang Didakwa dan Dituntut

Question: Dalam undang-undang tentang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), ada diatur tentang “beban pembuktian terbalik”. Konon, kabarnya pasal tentang “beban pembuktian terbalik” tidak diberlakukan dalam praktek di persidangan pengadilan Tipikor. Apakah benar demikian adanya selama ini?

Resiko Hukum Perjanjian NOMINEE Tanah, Korban dan Pelaku Sama-Sama Merugi

Dikotomi antara Sengketa Tanah Perdata Murni ataukah Tindak Pidana Pertanahan, dalam Kasus Perjanjian NOMINEE Tanah

Karakteristik Spesifik suatu Perkara merupakan Konteks, dan Kaedah Preseden Mengandung Konteks Peristiwa Relevan yang Juga Spesifik

Question: Sebenarnya kapan suatu sengketa tanah itu adalah perdata murni, dan kapankah itu merupakan peristiwa pidana? Semisal ada dibuat perjanjian nominee yang menjadikan nama orang lain sebagai pemilik sertifikat tanah (nama pemegang hak atas tanah yang tercantum dalam sertifikat hak atas tanah), apabila ia kemudian mengalihkan ataupun mengagunkan sertifikat tanah tersebut tanpa izin, apakah merupakan masalah perdata semata ataukah sudah termasuk pidana?

Gugatan Pembatalan Merek adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga untuk Memeriksa dan Memutus

Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Membatalkan Kekayaan Intelektual seperti Merek

Question: Bila ingin membatalkan merek yang dipegang oleh suatu pihak, gugatan diajukan kemanakah, ke Pengadilan Negeri ataukah ke Pengadilan Niaga?

Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi apakah Bersifat Alternatif ataukah Urutan?

Ultimum Remedium Tidak Selalu Bermakna Wajib Terlebih Dahulu Dijatuhi Sanksi Administratif Barulah Pelanggarnya dapat Dipidana

Question: Kita mengenal ada yang namanya ancaman sanksi administrasi dan ada juga ancaman sanksi pidana. Bila sanksi pidana disebut-sebut sebagai bersifat “ultimum remedium”, maka artinya sanksi hukuman harus bersifat terlebih dahulu dijatuhi sanksi administrasi, bila yang melanggar kembali melakukan pelanggaran barulah dapat dijatuhi sanksi pidana, semacam urutan?

Menggugat Lembaga Keuangan / Pembiayaan seperti Bank maupun Leasing, OJK Tidak Perlu Turut Digugat

Putusan yang Menyimpang dari Preseden yang Selama ini Ada, merupakan Indikasi Hakim yang Kolusi (Menyalah-Gunakan Kekuasaannya)

Question: Apabila akan menggugat bank ke pengadilan negeri, apakah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) harus turut digugat, agar gugatan tidak berpotensi dinyatakan “kurang pihak”?

Berbicara mengenai Kriminal dan Kriminalitas, maka Kita Berbicara mengenai “Manajemen Kepatuhan” bernama HUKUM NEGARA

Ada Banyak Cara untuk Membuat Pelaku Kejahatan menjadi Jera dan Kapok Kembali Melakukan Kejahatan

Humanis terhadap Warga yang Humanis terhadap Warga Lainnya, dan Keras terhadap Warga yang Sewenang-Wenang terhadap Warga Lainnya, Itulah Tujuan Awal Hukum Negara Dibentuk dan merupakan Satu-Satunya Tujuan Utama Hukum suatu Negara yang Beradab

Question: Apakah mencuri, harus dipotong tangan, barulah pelakunya jera? Apakah yang melakukan tindak pidana asusila, harus diekseksusi kebiri agar benar-benar memberi keadilan bagi korban dan mencegah hal serupa terulang oleh pelaku yang sama maupun oleh calon pelaku lainnya di tengah masyarakat?

Secara Melawan Hukum Menguasai Tanah Milik Orang Lain, merupakan Domain Pengadilan Negeri untuk Memeriksa dan Memutus Perkara, Bukan Kewenangan PTUN

Upaya Hukum terhadap Putusan Sela Terkait Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri

Question: Bila pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara, apakah putusan tersebut bisa dikoreksi atau dianulir oleh pengadilan tinggi tingkat banding maupun mahkamah agung dalam tingkat kasasi?

Pihak Penjual Tidak Menyerahkan Penguasaan Fisik Tanah Jual-Beli kepada Pihak Pembeli, apakah Wanprestasi ataukah Perbuatan Melawan Hukum?

Ketika Pihak Penjual Tanah Tetap Menguasai Fisik Tanah Jual-Beli secara Melawan Hukum

Question: Bila pihak penjual tanah tidak juga dengan itikad baik menyerahkan penguasaan fisik tanah kepada pihak pembeli, sekalipun telah dibayar lunas dan telah AJB (akta jual beli) secara prosedural di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), maka sikap penjual yang justru tetap menguasai fisik tanah jual-beli, dapat digugat dengan kriteria “wanprestasi” (ingkar janji) ataukah “PMH” (perbuatan melawan hukum)?

Ambigunya Kompetensi Absolut PTUN Vs. Pengadilan Negeri terkait Perkara dengan Objek Sertifikat Tanah

Aksi Lempar Tanggung-Jawab Kewenangan Memutus Perkara antara PTUN dan Pengadilan Negeri dalam Sengketa Agraria di Indonesia

Question: Bila yang kita permasalahkan ialah cacat prosedur penerbitan sertifikat tanah, maka menggugatnya kemanakah, ke Pengadilan Negeri ataukah ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negera)?

Regulasi yang Ideal Sifatnya Ter-Arah dan Memiliki “ROADMAP” yang Jelas

Berikan Jangka Waktu dan Ruang untuk Bertransformasi, Setelah Itu “NO EXCUSE”. Itulah yang Disebut sebagai Kebijakan yang Terukur dan Terarah

Dalam kesempatan ini, penulis tidak membahas tema “analis kebijakan”, namun mengajak para pembaca menyelami profesi “arsitek kebijakan” yang tampaknya terbilang langka di republik berhukum ini. Dalam kajian ilmu perundang-undangan, manajemen regulasi, dikaitkan dengan teori “law as social engineering”, penulis akan mengungkapkan pentingnya aspek “roadmap” dibalik setiap regulasi yang dirancang dan diterbitkan, dengan demikian diharapkan agar setiap norma hukum yang diberlakukan dapat membentuk suatu tujuan yang jelas dan ter-arah.

Rezim Vonis Berupa Sanksi Denda yang DIPERSONALISASIKAN, Efek Jera dan Kejut yang Paling Ideal Menciptakan Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum Disamping Sumber Baru Pemasukan Negara

Ketika Hukum Tidak Lagi Tumpul ke Atas dan Tajam ke Bawah

Dalam rezim tilang berbasis elektronik, berbagai daerah yang telah menerapkan sistem demikian, tergolong cukup dimakmurkan dari pungutan denda tilang dari pada pengendara yang dinilai melanggar aturan berlalu-lintas. Penulis mencoba berwacana dengan membayangkan, apakah mungkin, penerimaan negara tidak lagi bergantung ataupun bertopang pada pungutan pajak terhadap rakyatnya yang masih mengadopsi sistem upeti pada era kerajaan maupun penjajahan kolonial, akan tetapi dapat bersumber dari penegakan hukum lewat sanksi denda terhadap subjek pelanggar hukum. Namun, sanksi denda disini, tidak bersifat “membuta”. Anda menjatuhkan sanksi denda sebesar satu miliar rupiah kepada kalangan borjuis elit, itu tampak seperti “recehan” tidak berarti di mata mereka, dan sama sekali tidak membawa efek kejut maupun efek jera. Sebaliknya, bagi kalangan yang untuk “makan sehari-hari pun sudah sukar”, denda sejumlah demikian sama artinya “vonis hukuman mati”.

Ada HUKUM KARMA yang Bekerja bagi Anda, Tanpa Pungutan dan Tanpa Perlu Didahului Aduan / Laporan Apapun

Hukum Negara Vs. Hukum Karma, Anda Pilih Mengandalkan yang Mana?

Tidak Perlu Terobsesi, Terlebih Mengemis-Ngemis kepada Hukum Negara Buatan Manusia yang juga Ditegakkan oleh Manusia bernama Polisi

Sudah sejak lama, penulis tidak lagi mengandalkan apa yang dinamakan “polisi” maupun lembaga kepolisian, sekalipun penulis pernah dan mungkin masih akan menjadi korban kejahatan. Mengapa? Karena penulis tidak bersedia menjadi korban untuk “kali kedua”, dimana pelakunya justru ialah polisi. Sungguh bahagia mengenal Buddhisme, yang salah satunya perihal “Hukum Karma”, sehingga tidak pernah lagi penulis mengemis-ngemis keadilan terlebih mengandalkan polisi. Buddhisme mengajarkan kita cara membangun “pulau pelindung”, dengan tahapan sebagai berikut. Pertama-tama, jadilah orang baik. Orang jahat yang menyakiti “orang baik yang tidak menyakiti orang lain”, terlebih orang suci, buah “Karma Buruk”-nya sungguh dahsyat yang akan dipetik sendiri oleh sang pelaku. Itulah sebabnya, dalam Buddhisme, “orang suci adalah lahan menanam jasa baik”, karena buah “Karma Baik” yang akan kita petik akan sangat besar jika kita berbuat kebajikan kepada orang-orang suci.

Teori KEPENGECUTAN Umar Manusia, Suatu Kajian Antropologi yang Jujur tentang Karakter Suatu Bangsa yang Masih Menyisakan Watak Primitif Manusia Purba

Bersikap Lemah dan Rapuh akan Dihormati oleh Orang Lain, Itu adalah Delusi

Adakah seseorang, yang mem-bully pihak yang lebih kuat daripada sang pelaku? Jika Anda tidak pernah menemukan fakta demikian, namun mengapa demikian dan apa yang sebetulnya sedang terjadi? Sudah sejak lama penulis mengamati fenomena sosial yang kerap terlhat “kasat mata” serta vulgar di tengah-tengah masyarakat di Indonesia, lalu membuat sebuah hipotesis yang kerapkali relevan hingga saat kini, yakni : Seseorang memiliki kecenderungan untuk menyalah-gunakan kekuatannya dengan menindas yang lebih lemah ataupun yang sedang dalam kondisi lemah. Penulis menyebutnya sebagai “teori dasar kepengecutan manusia”.

Mengajukan Kontra Memori Kasasi adalah Hak, Boleh Diajukan juga Boleh Tidak Diajukan

Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding maupun Kasasi, Tidak Bermakna Banding maupun Kasasi oleh Pemohon Kasasi akan Serta-Merta Dikabulkan dan Dimenangkan

Question: Bila telah ternyata tempo waktu hak untuk mendaftarkan “kontra memori kasasi”, terlewati, sehingga tidak lagi dapat mendaftarkan bantahan atau sanggahan terhadap “memori kasasi” pihak pemohon kasasi, apakah artinya pihak kami selaku termohon kasasi akan terancam dirugikan dan dapat dipastikan akan dikalahkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya nanti?

Ketika Penjahat / Pendosa justru Memonopoli Alam Surgawi alih-alih Dijebloskan ke Penjara / Neraka

Indonesia Tidak Pernah Kekurangan “Agamais”, namun Tengoklah Watak Perilaku Bangsanya yang Apapun Dikorupsi, termasuk Mengorupsi Dosa (KORUPTOR DOSA)

Question: Banyak kita jumpai fenomena sosial, seperti aparatur yang diliput media pers lalu merampas alat-alat peliputan mereka, pejabat yang marah ketika perbuatan korupnya direkam, aksi “lempar batu sembunyi tangan”, lebih galak pelaku daripada korbannya, maling teriak maling, praktek penyelundupan hukum seperti nominee, merampas hak pejalan kaki dengan berkendara melawan arus seolah hal yang lumrah, kejahatan yang terselubung dan tersembunyi, memberikan keterangan palsu atau berdusta di persidangan, aksi tabrak (lalu) lari, korupsi berjemaah yang antar pelakunya saling melindungi (semangat korps), seolah ada yang benar-benar dapat dicurangi dalam kehidupan ini. Bukankah di negara bernama Indonesia ini, tidak pernah kekurangan pejabat ataupun warga yang “agamais” dan mengaku ber-Tuhan?

Istri Tidak Bersedia Dimadu, Digugat oleh Suami agar Mendapat Izin untuk Berpoligami

Madu yang Tidak Manis ialah “Dimadu”, Suami Membagi Hatinya Sebelum Kemudian Menggugat Istrinya agar Diizinkan Berpoligami

Question: Apakah salah, istri tidak bersedia “dimadu” (suami hendak berpoligami alias beristri lebih dari satu pada waktu yang bersamaan)? Istri yang “dimadu”, adalah korban, namun mengapa justru digugat suami ke pengadilan agar pihak suami bisa berpoligami, meskipun sudah punya anak? Ironisnya, pihak suami kemudian memutar-balik logika moral, “masih untung kamu saya jadikan istri pertama, tidak saya ceraikan. Kamu pilih yang mana, saya ceraikan atau kasih saya izin punya istri kedua?”, begitu kata pihak suami, seolah-olah suami-lah yang merupakan korban dalam rumah-tangga ini karena istri tidak bersedia “dimadu”.

Habis manis, sepah dibuang. Istri harus setia kepada suami, namun komitmen serupa diabaikan oleh suami. Suami yang memadu istrinya, tidak memberi “nafkah batin”, justru menuntut agar sang istri memberi “nafkah batin” kepada suaminya. Bukankah katanya, menikah untuk melangsungkan keturunan? Jika sudah punya anak, untuk apa lagi menikahi wanita lainnya? Hewan saja ada yang sanggup terikat komitmen ber-monogami dengan pasangannya.

Debitor Suami dan Istri, Keduanya Wajib Digugat Terkait Beban Hutang dalam Harta Bersama

Ambigunya Subjek Hukum Dibalik Konstruksi “Harta Bersama” Pasangan Suami-Istri

Question: Bukankah katanya ada percampuran harta, antara suami dan istri yang terikat perkawinan dan tanpa adanya perjanjian perkawinan (pisah harta). Maka mengapa harus menjadikan kedua-duanya (sang suami dan sang istri) sebagai tergugat ketika kita mau menggugat debitor ini, mengapa tidak cukup menjadikan salah satu dari mereka saja sebagai tergugatnya?

Vonis Hukuman Mati, dapatkan Membuat Jera sang Tereksekusi Mati?

Faedah Vonis Hukuman Mati yang Jarang Disadari dan Dipahami para Pengamat Hukum

Question: Katanya hukuman pidana untuk membuat jera pelakunya. Jika vonis hukuman mati, terpidananya lalu dihukum mati, maka apakah masih relevan jera atau tidaknya?

Penghinaan terhadap Korporasi Swasta, hanya Bisa Dilakukan Upaya Hukum Berupa Gugatan Perdata, Bukan Pemidanaan

Perlindungan Hukum bagi Lembaga Pemerintah, Sekelompok Orang dengan Identitas Spesifik, Institusi, Korporasi, Profesi atau Jabatan yang Diserang Kehormatan atau Nama Baik Orang Lain dengan Cara Menuduhkan Suatu Hal, dengan Maksud Supaya Hal tersebut Diketahui Umum dalam Bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Dilakukan Melalui Sistem Elektronik

Question: Kabarnya sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa seseorang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik “orang lain” dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik, diancam dengan sanksi pidana, dimana penafsiran istilah “orang lain” mengecualikan subjek hukum yang diserang kehormatan atau nama baiknya berupa lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Sehingga, dengan demikian kini subjek hukum korban yang berhak melapor hanyalah “orang perseorangan”. Lalu, apa perlindungan hukum dari negara bagi subjek hukum yang dikecualikan untuk dapat mengadu atau melaporkan kejadian tersebut?

Lebih dari Satu Terdakwa Didakwa, Tidak Bermakna Semua Terdakwa Dijatuhi Vonis Hukuman yang Seragam oleh Hakim, Bisa Beragam

Contoh Preseden dimana Terdakwa I Dipidana PENJARA SEUMUR Hidup dan Terdakwa II Divonis Pidana MATI

Question: Bila ada dua atau lebih orang didakwa sekaligus dalam satu surat dakwaan oleh penuntut umum di persidangan, semisal karena terbukti adanya unsur persekongkolan atau pemufakatan antar pelaku, apakah keduanya akan dijatuhi hukuman yang sama sekian tahun penjara ataupun jenis hukumannya serupa?

Daya Ikat Preseden dalam Praktek Peradilan Perkara Pidana di Indonesia

Tanpa Kepastian Hukum lewat Daya Predaktibilitas Hukum dalam Praktek Peradilan, maka Tiada Keadilan Hukum

Question: Dimana letak kepastian hukumnya, bila hakim bebas seenak hati membuat vonis hukuman yang mengandung disparitas lebar dengan putusan-putusan sebelumnya?

Pihak Penggugatnya hanya Salah Satu Ahli Waris, Surat Gugatan Tidak KURANG PIHAK

Bila Tergugatnya ialah Ahli Waris, maka Seluruh Ahli Waris Wajib Turut Digugat agar Gugatan Tidak KURANG PIHAK

Question: Ada yurisprudensi bahwa penggugat boleh memilih siapa saja yang digugat dan siapa yang tidak digugat? Bagaimana bila sebaliknya, semisal ada lima orang ahli waris, tapi yang mau diajak untuk menggugat hanya beberapa orang diantaranya, apakah gugatannya akan ditolak hakim dengan alasan “gugatan kurang pihak”?

Salah Menerapkan Tata Cara Beracara Digolongkan sebagai Kekhilafan Hakim, Salah Satu Alasan Permohonan Peninjauan Kembali Disamping Novum

Pilar Penopang dari sebuah Gugatan Perdata Bukan hanya Surat Gugatan, namun Surat Kuasa sang Kuasa Hukum yang menjadi Syarat Formal Pengajuan Suatu Gugatan

Adanya Kesalahan Penerapan Tata Cara Beracara oleh Judex Factie maupun Judex Jure sebagai Salah Satu Alasan Mengajukan Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Question: Salah satu alasan mengajukan PK (upaya hukum Peninjauan Kembali), ialah “kekhilafan hakim”. Maksudnya “kekhilafan hakim” itu seperti apa?

Dimungkinkan hanya Divonis Pidana DENDA, Sepanjang Terdakwa Mengakui Perbuatannya, Tidak Membantah Dakwaan, dan Korban Pelapor telah Memaafkan / Ada Perdamaian

Insentif bagi Terdakwa yang Kooperatif terhadap Proses Penegakan Hukum dan Serius Memulihkan Kerugian Korban

Question: Bila saat di kepolisian, pihak pelapor tidak mau memaafkan, apakah dimungkinkan atau pernah terjadi, di persidangan hakim hanya memberikan vonis hukuman berupa denda, sehingga bukan vonis pidana penjara?

2 (Dua) Prasyarat Mutlak Restorative Justice : Tidak Membantah Dakwaan dan Ada Perdamaian antara Korban Pelapor dan Terdakwa

Tidak Ada Kata Terlambat untuk Berdamai, meski Sudah Cukup Terlambat Berdamai pada saat Terdakwa Didakwa di Persidangan

Question: Setelah didakwa oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum), apa yang sebaiknya diperhatikan untuk disikapi oleh pihak Terdakwa agar dapat menggunakan ketentuan keadilan restoratif?

Terdakwa Tidak Berniat Menyelesaikan Masalah secara Kekeluargaan, Peluang Restorative Justice menjadi Tertutup

Restoratif Justice Perkara Pidana Tidak dapat Dipaksakan dan Tidak Imperatif Sifatnya

Tidak Memaafkan Tersangka / Terdakwa, merupakan Hak Prerogatif Korban Pelapor

Question: Dalam perkara pidana, apakah perdamaian (dalam rangka “restorative justice”) sifatnya dipaksakan ataukah fakultatif yang tentatif saja sifatnya?

Sekalipun Ada Gugatan Harta Gono Gini, Kreditor Pemegang Agunan Tetap Dilindungi Hukum

Hak Tanggungan Mengikat Objek Agunan, Terlepas dari Siapapun Subjek Pemilik Agunan

Question: Bila saat masih menikah, ada aset tanah pasangan suami-istri ini yang dijadikan agunan pelunasan hutang dan diikat Hak Tanggungan. Jika kemudian mereka bercerai, lalu terjadi gugatan harta gono-gini, apakah itu bisa mengancam kepentingan kreditor pemegang agunan, semisal mereka memakai alibi bahwa agunan adalah harta bawaan yang bukan harta bersama ataupun sebaliknya?

Contoh Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri dalam Rangka Asas Kemanfaatan dan Peradilan yang Sederhana serta Cepat

Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Kaitannya dengan Pembuatan Sertifikat Tanah

Petitum Menyatakan Sah Perjanjian dan Petitum Menyatakan Tergugat telah Melakukan perbuatan melawan hukum dalam Satu Surat Gugatan, DIMUNGKINKAN dalam Praktek Peradilan Kontemporer, Tidak Rancu ataupun Ambigu (Obscuure)

Question: Apakah dimungkinkan, tanpa resiko gugatan dinyatakan kabur atau rancu adanya, pada satu sisi dalam surat gugatan kita menuntut agar kesepakatan atau perjanjian antara kita dan pihak lawan adalah sah dan mengikat para pihak, namun pada sisi lain kita juga menuntut agar pihak lawan dinyatakan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum? Kabarnya ilmu hukum perdata di Indonesia membuat dikotomi tegas dan kaku antara gugatan wanprestasi yang bersumber dari kontrak dan gugatan perbuatan melawan hukum?

Pilih Mana : Dipecat secara Tidak Hormat karena telah Melakukan Kesalahan Kerja, ataukah Mengundurkan Diri secara Sukarela (Meski Dibawah Ancaman / Tekanan)?

Demi Asas Kemanfaatan, Prosedur Hukum Acara pun dapat Disimpangi oleh Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara

Terkadang, hakim di pengadilan akan membuat pilihan berat yakni menolak untuk mengabulkan gugatan penggugat, demi kebaikan pihak penggugat itu sendiri. Salah satu contoh kasus konkret yang dilematis untuk diputus oleh hakim, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS ilustrasikan cerminannya lewat putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial (yang di-perdata-kan) register Nomor 1927 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017, perkara antara:

Bukan Sekadar Bukti Baru (Novum), namun Bukti Baru (Novum) yang Bersifat Menentukan yang menjadi Persyaratan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Tidak Semua Novum merupakan Bukti Baru yang Bersifat Menentukan

Question: Apakah bila kita telah berhasil mendapatkan novum, maka PK (Peninjauan Kembali) yang rencananya akan kami ajukan ke Mahkamah Agung dapat dipastikan untuk dimenangkan dengan adanya novum ini?

Tergugat “Kelebihan Pihak”, Hakim Tetap dapat Memutus Perkara dengan hanya Menghukum Salah Satu Pihak Tergugat

Hakim dalam Putusan Perkara Perdata, dapat Cukup Menghukum Satu Pihak Tergugat dari Beberapa Pihak yang DIgugat

Question: Tuntutan dalam surat gugatan (perdata), dapat dikabulkan oleh hakim untuk seluruhnya, namun juga dapat hanya dikabulkan sebagian. Akan tetapi apakah dimungkinkan, yang dihukum hanya salah satu tergugat dari beberapa pihak tergugat yang kita gugat dalam satu register gugatan yang sama? Maksudnya, apakah hakim hanya akan mengabulkan gugatan bila semua pihak tergugat benar dinyatakan bersalah dan harus dihukum, ataukah hakim bisa menyatakan salah satu pihak tergugat yang dinyatakan bersalah dan harus dihukum sehingga gugatan tetap dapat diterima dan dikabulkan?

Psikologi seorang Pekerja / Pegawai / Karyawan dengan Usia Produktif, yang Terpenting Bukanlah Pesangon Besar, namun Pekerjaan yang Berkesinambungan

PHK sebagai Lonceng Vonis Kematian yang Dini bagi seorang Pegawai / Buruh, Dengan Disertai maupun Tanpa Pesangon

Question: Dahulu kala, ketika persaingan sesama angkatan kerja manusia belum sesengit saat kini, belum lagi persaingan yang tidak setara antara tenaga kerja manusia menghadapi penetrasi tenaga kerja robotik, ancaman dibalik teknologi kecerdasan buatan yang menggantikan banyak fungsi pekerjaan menuju otomatisasi proses produksi, PHK bukanlah akhir dari segalanya. Dewasa ini, kecenderungannya PHK benar-benar menjadi akhir dari segalanya bagi yang terkena PHK. Namun, apabila tawarannya agar mau di-PHK ataupun dikenakan efisiensi usaha, ialah 2 kali ketentuan normal pesangon, apakah para pegawai atau buruh, berpotensi akan tetap menolaknya?

MOTIF si Pelaku sebagai Elemen Pembeda Paling Utama antara Hukum Pidana dan Hukum Karma

Kuda Liar Sukar Dijinakkan, namun Manusia Bisa Lebih Sukar untuk Dijinakkan EGO-nya dan Kedangkalan Berpikirnya

Otak, adanya Terletak di Kepala, Bukan di Otot. Sayangnya, sebagian Masyarakat Premanis di Indonesia Tidak Mengetahui bahwa Otot Mereka Sebenarnya Tidak Berotak—Menyelesaikan Setiap Masalah dengan Kekerasan Fisik

Terdapat satu perbedaan esensial antara Hukum Pidana dan Hukum Karma, yakni MOTIF sang pelaku. Menurut Hukum Pidana, eksekutor yang menembak mati seorang terpidana mati, adalah sah dan merupakan “alasan pembenar” sehingga tidak dapat dipidana, karena memang sudah ditugaskan atau bertugas untuk itu, yakni menjadi anggota regu tembak, atau bahkan memang suka menembak mati manusia dan menikmatinya. Sebaliknya, menurut Hukum Karma, penentu dapat dicela atau tidaknya sang pelaku, ialah bergantung pada “variabel bebas” yang bernama MOTIF. Bila motif sang eksekutor ialah menembak mati sang terpidana mati dalam rangka menyelamatkan banyak manusia agar tidak menjadi korban-korban dari sang terpidana mati, maka Karma Buruk yang ia tanam karena membunuh sang terpidana mati (membunuh tetap merampas nyawa makhluk hidup) adalah minim adanya, dan disaat bersamaan menanam benih Karma Baik berkat welas-asihnya kepada banyak warga yang berpotensi menjadi korban bila sang tereksekusi tidak kunjung dilenyapkan dari dunia ini.

Jangan Pernah Memberi Pinjaman / Hutang, Banyak Dramanya, bahkan Menjelma Korban Penganiayaan oleh Penunggak

Jika Tidak Ingin Repot Dikemudian Hari, Jangan Menagih Piutang, yang artinya Jangan Memberi Hutang ataupun Pinjaman Uang

Question: Kok aneh ya, yang meminjam uang dari kita justru hidupnya lebih enak daripada kita. Ketika ditagih, ada aja alasannya untuk berkelit. Ketika akhirnya kita tagih lagi atau lebih tegas, yang berhutang justru lebih galak daripada kita. Apakah memang seperti itu, fenomena sosial masyarakat kita dewasa ini dan selama ini?

Putusan Pidana dapat Dijadikan Novum bagi Perkara Perdata

Persidangan Perkara Perdata Bersifat Pembuktian Formal. Pembuktian adanya Niat Jahat, merupakan Domain Hakim Perkara Pidana

Question: Pihak yang dulu pernah menjadi lawan kita dalam persidangan perkara perdata, entah sebagai penggugat ataupun tergugat, lalu lawan kita dimenangkan oleh hakim dan pihak kami dinyatakan kalah. Bila dikemudian hari ternyata terbit putusan pidana yang dapat membuktikan kejahatan lawan kami tersebut, apakah kami bisa gunakan putusan pidana itu sebagai novum (bukti baru) dalam perkara perdata kami, serta apakah signifikan sifatnya agar putusan (perdata) sebelumnya dianulir Mahkamah Agung?

Putusan Pidana yang Membuka Lembaran Sengketa Perdata Baru, Barang Bukti Sitaan Dikembalikan kepada Siapakah bila Semua Pihak Merasa Paling Berhak?

“Dikembalikan” artinya Dipulihkan seperti Keadaan Semula yang Persis Sebelum Terjadinya Penyitaan terhadap Barang Bukti

Question: Barang bukti yang dulu diminta oleh penyidik kepolisian untuk dijadikan barang bukti di persidangan terdakwa, nantinya setelah persidangan selesai, pasti akan dikembalikan kepada kita yang meminjamkannya kepada penyidik polisi, atau adakah resiko yang penting untuk kami ketahui agar tidak menjadi blunder bagi kepentingan kami sendiri di kemudian hari?

Perkara Perlawanan Tidak dapat Memberikan Status Kepemilikan Objek Tanah Sengketa

Penentuan Siapakah Pemilik Sah Atas Objek Tanah, ialah Domain Perkara Gugatan Perdata, Bukan Perkara Perlawanan—Dua Domain Perkara Perdata yang Saling Berbeda dan Tidak “Nebis In Idem”

Question: Apa sebabnya, putusan perlawanan tidak dapat membuat perkara gugatan perdata dinyatakan sebagai “nebis in idem”?

Tidak Adil Apabila Terjadi Disparitas Pemidanaan dalam Putusan Pengadilan

Contoh Penerapan Prinsip “Binding Force of Precedent” dalam Putusan Mahkamah Agung RI

Question: Hakim bebas dan independen saat memutus perkara di pengadilan. Namun apakah juga bebas dalam artian tidak perlu patuh dan tidak perlu ikuti preseden-preseden atau yurisprudensi yang sudah ada?