Membeli Rumah dengan KPR, Jangan Bayar DP (Down Payment), sebagai Antisipasi bila Ternyata Permohonan KPR Ditolak Bank

LEGAL OPINION

Permohonan KPR Ditolak Bank, bagaimana dengan Nasib Uang Panjar yang telah Dibayarkan oleh Pembeli Rumah kepada Penjual?

Question: Jika rencananya mau beli rumah yang sudah diminati dan diputuskan untuk dibeli, namun bayar harga jual-belinya dengan mengajukan permohonan KPR (Kredit Pembelian Rumah) ke bank, apa yang perlu diketahui agar tidak bermasalah dengan hukum dikemudian hari?

Penjelasan Ilmiah Medis Manfaat MEDITASI bagi Kesehatan

SENI PIKIR & TULIS

Mindfulness, Anatta, dan Buddhisme dalam Perspektif Sains Ilmu Pengetahuan Modern

Korelasi antara STATE OF MIND dan GENETIK DETERMINATION

Bruce Harold Lipton, PhD, nama lengkapnya, seorang biolog sel, dalam artikel berjudul “Bruce Lipton, PhD: The Jump From Cell Culture to Consciousness”, yang sebelumnya telah diterbitkan dalam Journal Integr Med (Encinitas). 2017 Dec; 16(6): 44–50, sebagaimana dapat diakses publik pada https:// www. ncbi.nlm.nih .gov/pmc/articles/PMC6438088/, mengungkap kebenaran ajaran Sang Buddha lewat penemuan serta metode sains yang terus berkembang dan semakin mampu mencatat berbagai fenomena yang sebelumnya sekadar disebut sebagai “mitos” atau dogma.

Sita Pidana Lebih Tinggi Derajatnya daripada Sita Umum Kepailitan?

ARTIKEL HUKUM

Ketika Negara yang Justru Menikmati dan Mengambil Keuntungan dari Rakyat yang menjadi Korban Kejahatan. Menjadi Korban, Sudah Jatuh lalu Tertimpa Tangga Pula

Sita Pidana Merampas untuk NEGARA, sementara Sita Umum Kepailitan ialah Sita untuk Memulihkan Kerugian KORBAN

Katakanlah, terjadi dan sebagaimana telah berulang kali kembali terjadi, sebuah perusahaan maupun koperasi, melakukan praktik ilegal semacam “skema ponzi” (skema piramida) yang berhasil merekrut puluhan ribu anggota dan telah menghimpun miliaran rupiah dana masyarakat luas, kemudian dibelakang hari barulah diketahui oleh masyarakat yang menjadi anggotanya, bahwa mereka telah terkena modus penipuan sehingga dana mereka tidak kembali secara tepat waktu dan tidak sebagaimana dijanjikan semula oleh pihak penghimpun dana yang menawarkan imbal hasil sangat tinggi melampaui level psikologis kewajaran.

Liliana Tjia MENIPU untuk Mencari Makan, alias Penipu

PELANGGAR

Liliana Tjia Merampok Nasi dari Piring Milik Profesi Orang Lain yang sedang Bersusah-Payah Mencari NAFKAH, sungguh Perilaku IBLIS yang LEBIH HINA DARIPADA PENGEMIS!

Vonis Hukum Karma bagi Liliana Tjia : TERLAHIR KEMBALI SEBAGAI BUDAK KERJA RODI YANG DIBAYAR PAKAI BATU SETELAH KERINGAT DAN DARAHNYA DIHISAP!

Seorang umat kristiani tidak takut dosa serta tua bangka perawan tua (tidak laku) bernama Liliana Tjia, pimpinan PT. AUDITSI (perusahaan penipu yang bergerak dibidang rekruitmen tenaga kerja, sebelum kemudian dimanipulasi dan dieksploitasi bak perbudakan) serta PT. LION JOBS INDONESIA (sebagai direktur bersama seorang penipu lainnya bernama Eddy Santoso Tjahja), memperkosa profesi kami selaku konsultan hukum dengan bercerita panjang lebar masalah hukum miliknya, yang mana bukan urusan kami, dan TANPA MEMBAYAR KOMPENSASI BERUPA TARIF JASA SEPERAK PUN alias praktik PERBUDAKAN:

Kiat Menghadapi Calon Pemberi Kerja yang Manipulatif dan Eksploitatif

LEGAL OPINION

Contoh Kasus Manipulator Tenaga Kerja bernama Eddy Santoso Tjahja yang Dipecat secara TIDAK HORMAT sebelum kemudian Mengeksploitasi Tenaga Manusia

Question: Apa yang harus saya jawab dan tanggapi, bila dalam wawancara kerja, pihak perusahaan bertanya apakah saya bersedia dimutasi ke PT (Perseroan Terbatas) atau perusahaan lain yang katanya mereka masih satu grub usaha dengan perusahaan, lalu juga mereka bertanya apakah saya keberatan bila harus bekerja untuk kepentingan berbagai anak usaha PT-PT yang merupakan satu grub usaha dengan perusahaan?

Sejujurnya saya sebagai pelamar kerja, keberatan, karena tahu itu modus eksploitasi. Adakah cara menjawab yang dapat menggunakan dalih-dalih aturan hukum sebagai alibi untuk tidak terjebak pada pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang saya sadari pastinya akan saya sesali sendiri di kemudian hari bilamana saya sanggupi dan setujui tanpa berpikir panjang? Pihak pewawancara tampaknya lebih menitik-tekankan pada kelemahan dan kekurangan-kekurangan pihak pelamar kerja, apakah itu indikasi yang baik atau buruk bila dipaksakan untuk melamar kerja di tempat seperti itu?

Mungkinkah AGAMA SUCI Mengajarkan Penghapusan / Penebusan DOSA?

SENI PIKIR & TULIS

AGAMA SUCI Mempromosikan dan Mengkampanyekan PENGHAPUSAN / PENEBUSAN DOSA?

Suciwan manakah yang Butuh Penghapusan / Penebusan Dosa? HANYA SEORANG PENDOSA, YANG MEMBUTUHKAN PENGHAPUSAN / PENEBUSAN DOSA

Apakah mungkin, sesuatu yang disebut sebagai “Agama SUCI” justru mengkampanyekan “penghapusan / pengampunan DOSA” maupun “penebusan DOSA”? Bagaikan berjualan, agar laku dan “laris manis” banyak pelanggan dan peminat yang berbondong-bondong “membeli”-nya, jika perlu rela mengantri (selama ada demand, maka selama itu pula akan ada supply), tentu saja promosinya terkadang diluar akal sehat dan cenderung bombastis, dan tidak jarang mengandung unsur manipulasi pikiran disamping penipuan.

Apa yang akan Anda Lakukan, bila Tiada Hukum Negara maupun Karma?

SENI PIKIR & TULIS

Orang Baik, Membela dan Memihak HUKUM KARMA. Orang Jahat (Pendosa yang Berdosa), Membuta Mengimani PENGHAPUSAN / PENEBUSAN DOSA

Para pembaca dengan ini penulis ajak untuk mengikuti tantangan berupa memasuki ranah permainan jawab-menjawab pertanyaan sederhana yang terdiri dari tiga buah ragam pertanyaan, singkat namun mampu memutar-balikkan dunia, dengan rincian sebagai berikut : Pertama, apakah yang akan Anda lakukan, bila seandainya di dunia ini tidak ada Hukum Negara? Kedua, apakah yang akan Anda lakukan, bila seandainya di dunia ini tidak ada Hukum Karma? Ketiga, apakah yang akan Anda lakukan, bila seandainya di dunia ini ADA atau eksis perihal “too good to be true” semacam “pengampunan / penghapusan dosa” maupun “penebusan dosa”? Mungkin, sebagai pelengkap, ialah pertanyaan keempat berikut, dunia semacam apakah, yang akan tercipta bilamana satu atau lebih “andaikata” di atas, benar-benar terjadi dalam realita?

Resiko Membeli Rumah dengan Fasilitas KPR (Kredit Pembelian Rumah), Bank Tidak Transparan terkait Keberadaan Sertifikat Tanah

ARTIKEL HUKUM

Sudah Lunas Cicil KPR, Sertifikat Rumah Belum Diberikan Bank

Bukan cerita ataupun berita baru, namun sudah menjadi momok klasik yang tidak kunjung usai sampai saat kini sejak puluhan tahun lampau dimana setiap tahunnya ditengarai jatuh korban puluhan ribu warga selaku konsumen produk properti sekaligus nasabah debitor KPR lembaga keuangan, seolah negara tidak pernah hadir di tengah-tengah masyarakat sekalipun “papan” termasuk satu dari tiga kebutuhan pokok penduduk, dimana para nasabah debitor fasilitas KPR dibiarkan bergelut seorang diri tanpa perlindungan hukum serta tanpa adanya kepastian hukum menghadapi dominasi kalangan lembaga keuangan yang kuat serta “raksasa”, terombang-ambing oleh mekanisme pasar ala “invisible hand” liberalisme (utopia rekaan Adam Smith yang hanya relevan dalam sistem pasar yang sangat sederhana), tanpa daya tawar, bermuara pada dipermainkannya nasib debitor fasilitas KPR dimana sekalipun belasan hingga puluhan tahun kemudian fasilitas KPR telah dilunasi cicilannya, namun telah ternyata sertifikat hak atas tanah dimana rumah yang dibeli debitor berdiri, tidak kunjung dan tidak pernah diberikan / diserahkan oleh pihak kreditor fasilitas KPR.

Direksi yang DIPECAT SECARA TIDAK HORMAT karena Menyalah-Gunakan Kewenangan dan Praktik Eksploitasi Tenaga Manusia, Kasus Eddy Santoso Tjahja

LEGAL OPINION

Dalil Mengundurkan Diri, namun Menggugat Minta Pesangon, Tidak Nyambung antara Dalil dan Pokok Tuntutan dalam Gugatan

Question: Apa yang paling perlu diperhatikan saat menyusun dalil ketika membuat surat gugatan bagi orang awam hukum, terutama ketika era digital gugat-menggugat bisa secara medium internet (eCourt dan eLitigation), tanpa perlu datang ke pengadlan, sehingga orang yang bukan sarjana hukum sekalipun bisa mengajukan gugatan (ataupun menjawab gugatan) sendiri, secara mandiri, tanpa harus memakai jasa kuasa hukum seperti pengacara?

Advokat Mustofa dari MUSTOFA & PARTNERS, Jualan KECAP No. 1 (dari Belakang)

PELANGGAR

PENIPUAN “Presiden Advokat Muda Indonesia” MUSTOFA & PARTNERS

Antara klaim dan realita, yang ternyata sangat bertolak-belakang, apakah sebutan yang tepat untuk dialamatkan kepada yang bersangkutan? PENIPU pelaku PENIPUAN. Terdapat seorang pengacara penipu berdomisili di Yogyakarta yang selalu berganti-ganti nomor kontak selulernya dalam rangka melancarkan aksi modus penipuannya, dimana penulis setidaknya pernah sebanyak dua kali menjadi korban penipuan dan “pemerkosaan” terhadap profesi penulis selaku Konsultan Hukum, yakni oleh pengacara “kurang kerjaan” bernama Advokat Mustofa dari MUSTOFA & PARTNERS.

Moderat Vs Ekstremis dalam AGAMA SUCI Vs. AGAMA DOSA

SENI PIKIR & TULIS

Patuh, Moderat, Pelanggar yang Menyimpangi Ajaran, Lihat Konteksnya, Bukan Teksnya

Semua kalangan teror!s, tumbuh dari latar belakang keluarga umat beragama yang moderat. Pertanyaannya, mengapa salah satu anggota keluarganya tersebut dapat menjelma menjadi seorang teror!s yang radikal serta ekstrem perilakunya? Bila pemeluk ekstremis “agama komun!sme”, tidak akan menjadi se-ekstrim dan se-radikal kaum teror!sme, maka mengapa “agama komun!sme” dilarang dan di-“brendel” di negeri kita?

Tiada Kompromi terhadap Kejahatan, namun Escape Clause Terbuka Lebar, Kontraproduktif

SENI PIKIR & TULIS

Marketing Gimmick Keyakinan Keagamaan, “Penghapusan Dosa” maupun “Pengampunan Dosa” bagi Para Pendosa yang Berdosa Penuh Dosa, Pesta Dosa

Tiket Masuk Surga bagi Para Pendosa, Nasib Korban Dikemanakan?

Pada mulanya penulis menaruh rasa kagum, pada suatu norma keyakinan keagamaan tertentu yang menetapkan bahwa seseorang yang mencuri, dihukum “putuskan jari tangan” hingga “potong tangan” sang pelaku pencurian, demi terciptanya efek jera (deterrent effect) dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat agar tidak jatuh korban serupa dan para calon pencuri berpikir ulang ribuan kali sebelum melancarkan niat dan aksi buruknya yang tercela demikian. Begitupula seperti aksi perzinahan, disebutkan bahwa rajam menjadi sanksi hukuman bagi pelakunya. Telah ternyata, informasi yang bersifat parsial dan tidak utuh, cenderung menyesatkan.

Mengembalikan Kerugian Negara lewat Mekanisme Gugatan Perdata, Kejaksaan sebagai Pengacara Negara, Tidak Harus Berupa Pidana

LEGAL OPINION

Kejaksaan adalah Pengacara Negara, namun Tidak Pernah Menggugat seorang Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Diamnya Tergugat, Diartikan Membenarkan Segala Dalil Penggugat?

Question: Bukankah katanya dalam sebuah gugatan, beban pembuktian ditumpukan oleh hakim di persidangan kepada pihak penggugat, dimana yang menggugat dan mengklaim-lah, yang wajib untuk dapat membuktikan segala dalil dan klaimnya tersebut dalam surat gugatan yang diajukan olehnya? Mengapa faktanya bisa sampai terjadi, bahkan tidak jarang terjadi, hakim di persidangan (perdata) dalam putusannya, membuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa mengingat pihak Tergugat tidak membantah dalil Penggugat dalam butir ke-... surat gugatan, maka Tergugat dianggap (diasumsikan) membenarkan sehingga karenanya dalil Penggugat oleh Majelis Hakim dapat dianggap benar serta diasumsikan telah dapat dibuktikan kebenarannya.”

Bukankah itu sama artinya, hakim sedang bermain asumsi bahwa “diam artinya menyetujui, meng-iya-kan, dan membenarkan” segala klaim-klaim tidak berdasar pihak penggugat yang jelas-jelas sedang berusaha menjatuhkan dan menjungkalkan kita yang diposisikan sebagai tergugat? Bila dalam terminologi ilmu hukum pidana ada istilah semacam “non self incrimination”, maka mengapa diamnya pihak tergugat (dalam perkara perdata), dimaknai sebagai mengorbankan kepentingan dirinya sendiri? Bukankah praktik hukum, semestinya logis dan menggunakan akal sehat sebagai dasar berpijaknya?

Mengapa kesannya, hakim menjadi tidak netral dan cenderung memihak, jika praktiknya seperti itu? Bukankah akan lebih logis, bila tergugat tidak membenarkan klaim atau tuduhan ataupun dalil penggugat, maka diartikan tergugat menolak dan tidak membenarkan dalil-dalil pihak penggugat tersebut, karena memang itulah kepentingan pihak tergugat manapun dalam gugatan manapun? Mana ada maling yang mau mengaku, dan mana ada pula orang digugat lantas membenarkan segala klaim sepihak orang yang menggugat?

Bangsa yang Baik, Belajar dari Pengalaman Sejarah Bangsanya Sendiri Sebelum Banyak Bicara

SERI SENI HIDUP

Sudah Sepatutnya Penjahat mendapatkan Kejahatan, Bukan Masalah untuk Dipermasalahkan

Sebagaimana kata pepatah yang menyebutkan, bahwa orang bodoh yang dungu agar tidak bermulut besar dan seyogianya menutup mulutnya rapat-rapat (agar seekor lalat tidak terbang masuk ke dalam mulutnya yang besar dan terbuka menganga). LBH Jakarta, sebagai contoh, tidak jelas sedang membela “korban” ataukah “pelaku kejahatan”, ketika beberapa tahun lampau membuat release penuh kehebohan berjudul “Indonesia, Selamatkan Pengungsi Rohingya!”, sebagaimana dipublikasikan dalam https:// bantuanhukum .or.id/indonesia-selamatkan-pengungsi-rohingya/, dengan uraian sebagai berikut:

Gelar Akademik Kesarjanaan, Membebaskan ataukah Membatasi dan Mengamputasi Dunia serta Potensi Seseorang?

SERI SENI HIDUP

Bahaya Dibalik Obsesi Mengejar Gelar Akademik yang Perlu Anda Ketahui dan Pahami, sebelum Benar-Benar Terjerumus Tanpa Titik untuk Kembali

Tanyakan kepada anak kecil yang masih bocah di bangku Taman Kanak-Kanak, hendak menjadi apakah mereka kelak? Mereka akan menjawab, mau menjadi apa saja yang mereka sukai, tanpa batasan. Jika sudah bosan menjadi petugas pemadam kebakaran, mereka bisa beralih profesi menjadi seorang presiden, lalu menjadi seorang pelaut, menjadi seorang pilot, seorang dokter, dan lain sebagainya. Kita, terkadang perlu memiliki semangat serta kepolosan seorang bocah yang masih duduk di taman kanak-kanak, yakni bebas dari segala label bernama “gelar kesarjanaan” agar dunia kita tetap terbuka lebar untuk segala peluang yang tidak terbatas—tidak terkungkung layaknya katak dalam tempurung.

Perihal TANGGUNG JAWAB MORAL Agen / Broker Properti terhadap Konsumen Produk Jual-Beli Rumah dan Real Estate

ARTIKEL HUKUM

Paradigma Berpikir “Yang Penting Laku”, diartikan “Selebihnya cukup HIT AND RUN”, alias Mengorbankan Kepentingan Pembeli demi Keuntungan Pribadi pihak Broker Properti

Pada suatu kesempatan, penulis bertemu seorang top manajemen Century 21 Indonesia yang merupakan salah satu unit bisnis milik Grup Usaha Ciputra di Ciputra World, Jakarta. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Century 21 Indonesia bergerak dibidang agen penjualan properti real estate, dan francise dari luar negeri. Bergulir diskusi perihal tanah dengan beban HPL (Hak Pengelolaan) yang seringkali “menyaru” Sertifikat Hak Guna Bangunan di lokasi-lokasi tanah yang memang cukup strategis—marketable, namun terkandung bahaya laten dibalik “tanah HPL dibawah HGB”. Kasus “Koe Sheng Sheng Vs. PT. Duta Pertiwi (anak usaha Sinar Mas)”, ditengarai akibat minimnya informasi bagi pembeli unit toko perihal status SHGB yang dijual dan dibeli olehnya, yang ternyata SHGB berdiri diatas tanah HPL di kawasan pusat niaga Mangga Dua, Jakarta.

Resiko Hukum Terbesar Membeli Tanah Girik, Rawan Digugat Pihak Ketiga

LEGAL OPINION

Minimnya Perlindungan Hukum bagi Pembeli Tanah Girik

Question: Apa mungkin, pembeli tanah girik sekalipun saat pertama kali beli pihak penjual menyertakan prasyarat adanya surat keterangan riwayat tanah dan surat ukur dari pihak kepala desa sebagai alat bukti kepemilikan, namun surat-surat yang terbitkan pihak kantor desa tersebut masih bisa dibatalkan orang lain?

Memalsu dalam Rangka Menipu, Penipuan sekaligus Pemalsuan dalam Satu Rangkaian Modus Kejahatan

LEGAL OPINION

Penipuan dengan Surat Palsu, maka Pemalsuan Surat atau Penggunaan Surat Palsu menjadi Syarat Mutlak Delik Penipuan

Surat Palsu sebagai Alat Kejahatan, sementara Menipu sebagai Modus sekaligus Niat Batin sang Pelaku Kejahatan Penipuan

Question: Bila ada orang membuat surat palsu yang lalu ia gunakan untuk menipu orang lain, itu sebenarnya adalah penipuan ataukah pemalsuan di mata hukum pidana?

Siapakah yang Wajib Belajar Konsep HAK ASASI MANUSIA?

ARTIKEL HUKUM

Nilai serta Pesan Moril dalam PANCASILA dan HAK ASASI MANUSIA, Dibentuk untuk Siapa dan menjadi Teguran bagi Siapa?

Ulasan singkat ini berangkat dari pengalaman pribadi penulis, yang merasa begitu keheranan ketika menemukan mata kuliah “hukum hak asasi manusia”, yang penulis nilai sebagai “Mengapa ajaran semacam ini, sampai perlu diajarkan di bangku pendidikan tinggi ilmu hukum?”, bahkan sampai menjadi penjurusan khusus tersendiri dalam program studi hukum strata dua. Bukankah, ajaran-ajaran dalam keyakinan keagamaan sudah begitu kaya mengajarkan perihal konsep-konsep hak asasi manusia?

Mengapa Bumi Indonesia Tidak Lagi Subur dan Makmur seperti Era Nenek-Moyang Kita di Nusantara?

ARTIKEL HUKUM

Mungkin, Memang Sudah Sewajarnya dan Sudah Sepatutnya, Setimpal antara Hukum Aksi dan Reaksi

SUDAH ADIL, Bangsa yang Baik mendapatkan Kebaikan, sementara Bangsa yang Buruk mendapatkan Keburukan

Konon, disebutkan oleh masyarakat kita, melemparkan tongkat ke tanah di Indonesia, apapun bisa tumbuh pohon buah apapun dari tongkat tersebut. Kini, melemparkan tongkat ke tanah Indonesia, hanya dapat tumbuh singkong, tumbuhan umbi mana belum tentu kita konsumsi sebulan sekali. Tanah dan permukaan bumi di Indonesia, sudah menyerupai lautan batu. Kekayaan alam melimpah, namun negara lain yang menikmatinya, semisal benih lobster selama ini diekspor ke luar negeri sehingga negara pengimpor yang menikmati nilai tambah budidayanya sebelum dijual ke pasar untuk dibeli konsumen dengan harga yang jauh lebih tinggi berkali-kali lipat. Negara maritim kepulauan, namun ironisnya garam untuk konsumsi rumah tangga pun Negara dan Bangsa Indonesia masih merasa perlu untuk mengimpornya dari negara lain. Subur dan kaya alamnya, namun untuk semua hal hingga bahan baku produksi maupun konsumsi rumah tangga, seperti bawang, sapi, beras, kedelai, dan lain sebagainya, masih diimpor langsung dari negara asing.

Kiat Menghadapi Preman Pelaku Aksi Premanisme yang Hendak Memanipulasi Mental Korbannya

ARTIKEL HUKUM

Tidak Perlu Membuang Waktu untuk Menjelaskan, bila Lawan Bicara Kita Menutup Telinga Rapat-Rapat dan Hanya Bersedia Membuka Mulut Lebar-Lebar, Terlebih yang Sejak Semula Memiliki Niat Buruk terhadap Kita

Sun Tzu pernah mengajarkan, pahami karakteristik lawan kita sebelum berangkat menghadapi peperangan terhadap mereka, yakni posisi kelebihan dan kekurangan lawan serta posisi kelebihan dan kelemahan diri kita. Hidup di negeri “agamais” yang mana ironis-nya para preman berkeliaran bagaikan predator sedang mencari “mangsa empuk” di setiap ruas jalan maupun berbagai sudut perkotaan hingga pemukiman warga, maka suka atau tidak suka, kita harus siap menghadapi tanpa dapat selamanya berkelit dan menghindari kemunculannya yang selalu akan diwarnai oleh ulah dan keonaran yang meresahkan.

Perbedaan antara ORANG BAIK dan ORANG BODOH, Serupa Namun Tidak Sama

SERI SENI HIDUP

Be a Good Person, but don’t waste time to prove it.” (Unknown)Jadilah orang baik, namun kita tidak perlu membuang waktu untuk membuktikannya.” (Anonim)

Menjadi Orang JAHAT, Siapa Takut? Menjadi Orang BAIK, Siapa Berani?

Menjadi orang baik, sejatinya lebih kuat, lebih tegar, dan lebih pemberani ketimbang para preman berbadan sebesar Gorila yang kerap melakukan aksi kejahatan maupun premanisme, bahkan juga lebih kuat dan lebih pemberani daripada para kriminil yang kerap langganan keluar-masuk penjara, disamping tidak kalah tegarnya dengan mereka yang terbaring di rumah sakit. Itulah fakta terdalam, yang jarang diketahui oleh masyarakat kita, bahkan juga kerap tidak disadari oleh orang-orang baik yang merasa dirinya diliputi mental inferioritas akibat kerap merasa tidak berdaya ketika disakiti dan terluka oleh perlakuan tidak patut oleh orang lain.

Bangsa yang Paling Menakutkan, TIDAK TAKUT BERBUAT DOSA

ARTIKEL HUKUM

Inilah Tipe Manusia yang Lebih Berbahaya daripada Hewan, yakni Mereka (para Pendosa) yang Merasa Butuh Iming-Iming Korup semacam “Penghapusan Dosa” maupun “Penebusan Dosa”

Percuma saja, berdasarkan pengalaman pribadi penulis berhadapan dengan para penjahat, kita berkonfrontasi terhadap mereka dengan bertanya, “Kalian tidak takut, terhadap ancaman sanksi hukum (negara)?” Jika ancaman sanksi Hukum Karma, ancaman akan masuk neraka, maupun berbuat dosa pun, mereka tidak takut, maka terlebih sekadar ancaman yang dapat dikorup dan diamputasi keberlakuannya semacam ancaman sanksi hukum negara? Itu jugalah, cara paling mudah untuk mengukur kedangkalan seorang manusia, yakni ketika mereka tidak takut berbuat dosa ataupun kejahatan terhadap manusia lainnya.

Sengketa Kepemilikan Perdata yang Dibuat-Buat, Alibi Sempurna untuk Menghalangi Pemidanaan

LEGAL OPINION

Modus Menjegal Perkara Pidana agar Tuntutan Jaksa Dianulir Hakim Pengadilan Negeri

Objek Kepemilikan terkait Perkara Pidana masih Disengketakan secara Perdata, sebagai Alibi untuk Menghalangi Proses Penuntutan dan Penjatuhan Vonis Pidana

Question: Bila dalam perkara kepailitan, debitor Termohon Pailit bisa sesumir mendalilkan bahwa hutang-piutang masih dipersengketakan antara Termohon Pailit dan pihak Pemohon Pailit. Apakah ada “modus” (celah hukum) yang sama untuk mengakali agar perkara pidana dakwaan jaksa dihentikan proses penuntutannya atau setidaknya hakim di pengadilan tidak akan menjatuhkan pidana apapun selama jangka waktu tertentu?