Yurisdiksi Kawasan Hukum Adat Tunduk pada Komunitas Masyarakat Hukum Adat, ataukah Seluruh Teritori Wilayah Republik Indonesia merupakan Domain Badan Pertanahan Nasional?

Makna dan Batasan Tuntutan Provisi dalam Gugatan Perdata

Tampaknya, Lembaga Hukum Adat pada suatu teritori dan komunitas adat, masih diperlakukan sebagai warga atau kasta “kelas dua”. Katakanlah entah bagaimana kronologinya, prosedural ataupun secara tidak prosedural, terbit sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh BPN / Kantor Pertanahan pada suatu kawasan adat di suatu komunitas hukum adat yang masih hidup dan dilestarikan, maka pihak komunitas adat hanya dapat memohon pembatalan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh BPN diatas kawasan adat, ke BPN selaku penerbit sertifikat hak atas tanah, seolah kawasan tersebut bukanlah yurisdiksi komunitas hukum adat. BPN dapat secara sewenang-wenang menerbitkan sertifikat hak atas tanah diatas kawasan hukum adat, dan dapat pula secara sewenang-wenang menolak pembatalan sertifikat hak atas tanah yang dimohonkan oleh komunitas warga adat setempat.