Hubungan antara HUKUM KARMA dan MERIT SYSTEM

Tiada yang Lebih Membuat Pesimis Kehidupan ini, daripada Ideologi “Meminta” dan “Diberi” (hanya Bisa Pasrah Tanpa Daya), Menerima Apa Adanya

Paradigma Hukum Karma Membuat Kita Lebih Optimis dan Berdaya dalam Memandang dan Menyikapi Hidup, bahwa Kita menjadi Arsitek Atas Hidup Kita masing-masing

Question: Mengapa ada orang yang dari lulusan almamater yang sama, namun nasibnya bisa berbeda, yang satu sukses gemilang dan yang satunya lagi harus merangkak untuk sekadar bisa bertahan hidup? Mengapa atas suatu profesi, ada yang selalu lancar dan bergemilang materi namun ada juga yang terseok-seok sekadar cukup untuk kebutuhan sehari-hari, mengais-ngais demi sesuap nasi, bahkan kerapkali berkekurangan? Rasanya itu membuat iri hati, cemburu, dan tertekan, seolah-olah hidup ini tidak adil, ada yang diberi banyak dan ada yang diberi sedikit. Singkatnya, membuat pesimis dan kecil hati, bilamana ternyata nasib mujur masih jauh dari kita.

Legalisir Dokumen / Surat Elektronik dengan Apostille

Penyederhanaan Legalisasi Dokumen Publik dengan Metoda Apostille

Question: Apakah terhadap surat elektronik, bisa juga dilegalisir dengan apostille?

Menyelesaikan setiap Masalah dengan Cara Membunuh, Mengapa dan Atas Dasar Apakah?

Jangan Bersikap Seolah-Olah Tidak Ada Jalan atau Cara Lain untuk Menyelesaikan Masalah Selain dengan Cara Kekerasan Fisik

Seri Artikel Sosiologi : EQ artinya Empati

Question: Ada diberitakan, seorang perwira di kepolisian (Indonesia) berpangkat jenderal, tapi tega melanggar hukum (yang semestinya ia tegakkan) dengan merampas hak hidup orang lain hanya karena alasan “cemburu buta” karena istrinya dilecehkan oleh korban, bahkan para perwira dan anggota kepolisian lainnya pun turut melindungi sang pelaku pembunuhan dari aksi kejahatannya agar tidak terungkap oleh publik dan bisa lolos dari penghukuman.

Mengapa masyarakat bahkan aparatur penegak hukum kita, selalu saja corak dan watak budayanya ialah mengatasi segala masalah dengan cara kekerasan fisik seperti ancaman penganiayaan hingga pembunuhan, bahkan sekalipun itu seorang polisi sehingga kami selaku warga tidak pernah nyaman ketika berada dekat-dekat dengan seorang polisi alih-alih merasa aman dan terlindungi (polisi arogan bak “preman ber-pistol”)? Bukankah bangsa kita, Indonesia, adalah bangsa yang “agamais” dimana warga dan penduduknya selama ini rajin beribadah?

PERMISI Bukanlah Mantra Sakti Alasan Pembenar ataupun Pemaaf untuk MELANGGAR

Permisi, Bolehkah Saya Melanggar? (Mentalitas Tukang Langgar)

Question: Apakah alasan seperti sudah minta “permisi”, maka itu diartikan sebagai boleh melanggar seenaknya?

Tidak ada Penjahat yang Mengaku Memiliki Niat Jahat, dan Tidak ada Penipu yang Mengaku Hendak Menipu, justru selalu Sebaliknya

Kejujuran adalah Barang Langka, adalah Tuntutan yang Berlebihan Meminta Orang Lain untuk Berbaik Sangka kepada setiap Orang Asing

Terdapat seorang tokoh, yang mengemukakan bahwa jika kita memiliki sebuah kendaraan bermotor dan hendak memperbaikinya di bengkel reparasi, sekalipun itu bengkel langganan, kita sebagai pemilik kendaraan sebaiknya sedikit-banyak mengetahui hal-hal terkait kendaraan bermotor milik kita, agar tidak mudah dibodohi serta diperdaya oleh pihak montir ataupun pihak bengkel. Apakah itu artinya, sang tokoh telah melakukan “stigma negatif” kepada semua bengkel dan semua profesi montir? Justru, kita memaklumi nasehat demikian, dan mengakuinya sebagai nasehat yang bijak, agar kita selaku pengguna jasa dan pembayar tarif jasa service kendaraan menjadi lebih waspada dan mampu menjaga diri dengan baik dari segala jenis modus tipu-daya dan ketidakjujuran yang terselubung.

Tidak Mendidik, Menghina dan Menista, lalu Cuci Tangan dengan Semudah Minta Maaf dan Hapus Postingan. Minta Maaf Bukanlah Alasan Pemaaf untuk Berbuat Sekehendak Hati

ARTIKEL HUKUM

Roy Suryo dan Pitra Romadhoni Nasution, Lebih BUSUK daripada BANGKAI TIKUS. Oops, Maaf, Penulis Kepleset Lidah, Tidak Sengaja, Nanti akan Minta Maaf Jika Roy Suryo Marah dan Cukup Semudah Menghapus Postingan Ini

Roy Suryo sang PENISTA Agama Buddha, Agama Orang Lain Dijadikan Bahan Lelucon yang Tidak Lucu dan Tidak Etis, Cerminan Arogansi dan Kedangkalan Intelektual

Jika begitu, kita sebut saja Roy Suryo adalah CELENG HITAM DEKIL, lalu penulis akan semudah meminta maaf dan menghapus postingan ini, selesai, cara jitu untuk berkelit dan jadi “alasan pemaaf” yang murah plus mudah nan memuaskan. Roy Suryo yang notabene bukan seorang umat Buddhist, tidak boleh melakukan “standar ganda” dimana ia boleh menista seenaknya, namun mengharap dirinya tidak dinista seenaknya oleh pihak lain. Pengacara sang penista Agama Buddha, Roy Suryo, menuntut agar umat Buddhist memaafkan Roy Suryo yang telah meminta maaf, dengan argumentasi manipulasi bahwa Sang Buddha mengajarkan para umatnya untuk bersikap pemaaf.

Kita bisa Melanjutkan Hidup Tanpa Berdebat, Itulah yang Disebut sebagai POSITIVE THINKING

SENI PIKIR & TULIS

Mengalah Bukan Berarti Kalah, Tidak Berdebat (Memilih Diam) Bukan Berarti Membenarkan ataupun Menyetujui.

Kita tidak Perlu Mengemis untuk Minta Dipahami dan Dimengerti, cukup Kita Mengerti dan Memahami Diri Kita Sendiri

Lebih Baik Memilih untuk Tidak Dipahami oleh Orang Lain, daripada Gagal Memahami Diri Kita Sendiri, Itulah yang Disebut sebagai KEBERANIAN HIDUP—Keberanian sebagai Pangkal Kecerdasan

Ketika seseorang mengajak kita berbicara, namun tidak kita tanggapi alias kita diamkan dengan tetap “bungkam seribu bahasa”, maka siapa yang kemudian akan merasa tersinggung karena merasa tidak dihargai, kita selaku lawan bicara ataukah orang yang mengajak kita bicara namun kita abaikan tersebut? Akan tetapi, rasio yang sama mengapa tidak kita terapkan pula terhadap kasus-kasus atau konteks dimana seseorang mencoba membuat argumentasi penuh diskredit yang ia lontarkan kepada kita dengan tujuan mengajak / memancing kita untuk berdebat—argumentasi mana seringkali tidak logis, berat sebelah, penuh fitnah, “mau menang sendiri”, membodohi (mempertontonkan kebodohan sendiri), irasional, terdelusi, dan penuh niat buruk / motif yang terselubung—sehingga kita kerap terpancing untuk mendebat dan terlibat perdebatan sengit yang tidak berkesudahan, dengan memilih untuk tetap “bungkam seribu bahasa” alih-alih meladeni mereka, sekalipun hati kecil kita mengatahui betul bahwa adalah percuma menyampaikan pandangan dengan “akal sehat” kepada mereka yang hanya mampu memakai “akal sakit milik orang sakit”?

Seluk-Beluk GADAI SAHAM dengan Repurchase Agreement

LEGAL OPINION

Alternatif Mengagunkan Saham Perseroan Terbatas sebagai Jaminan Pelunasan Hutang, REPO Repurchase Agreement (Gadai Saham)

Question: Saham dari badan hukum perseroan bersifat sebagai benda bergerak, sehingga dapat diikat sebagai jaminan pelunasan hutang dengan perikatan fidusia. Eksekusi fidusia atas agunan berupa saham, tampaknya akan menjumpai kendala di lapangan. Apa ada solusi lain, dimana sebuah Perseroan Terbatas hendak mendapat suntikan dana segar untuk modal usaha, namun dengan jaminan pelunasan hutang berupa saham perseroan.

PENIPU bernama Johnsen Tannato, Lebih Hina daripada PENGEMIS, Merampok Nasi dari Piring Milik Profesi Orang Lain

Sudah Jelas Profesi KONSULTAN HUKUM Mencari Nafkah dari Menjual JASA Tanya-Jawab

Untuk bersekolah dan kuliah, Anda harus membayar Uang Pangkal di muka. Untuk mengikuti seminar maupun training, tiket masuk harus dibayar di muka. Untuk membeli / menyewa rumah, anda pun harus bayar di muka. JIka kami menerapkan SOP “Syarat dan Ketentuan Layanan” berupa aturan bayar dahulu barulah pengguna jasa berhak meminta dilayani, maka itu hak prerogatif profesi kami. Mengapa PENIPU bernama Johnsen Tannato (tamu), yang justru mengatur-ngatur profesi kami selaku tuan rumah? Jika tidak suka dengan aturan main kami, mengapa memaksakan diri bertamu dan mengganggu pekerjaan kami? Bagaimana mungkin seorang Tamu justru memaksakan aturan main dirinya secara sepihak kepada Tuan Rumah? TAMU YANG WAJIB PATUH DAN HORMATI ATURAN TUAN RUMAH, BUKAN SEBALIKNYA, ITULAH ETIKA KOMUNIKASI SOPAN SANTUN!

Tindak Pidana Penggelapan dan Pencurian, Serumpun namun Tidak Sebangun

LEGAL OPINION

Penggelapan artinya Kepercayaan yang telah Disalahgunakan dan Merugikan Pihak yang telah Memberikan Kepercayaan

Question: Bahasa mudahnya untuk orang awam seperti apa, yang membedakan antara penggelapan dan pencurian dalam hukum pidana di Indonesia?

Asas-Asas dalam Peralihan Piutang, CESSIE / SUBROGASI

LEGAL OPINION

CESSIE / SUBROGASI Sepihak, Melanggar Asas Kerelaan maupun Asas Musyawarah Mufakat

Moral Hazard dan Bahaya Dibalik CESSIE / SUBROGASI

Question: Apa benar memang bahwa mengalihkan atau menjual piutang boleh sebebas itu dan secara sesuka hati pihak kreditor tanpa memerdulikan opini, suara, maupun pendapat debitor mengenai keberatan atau tidaknya? Itu ibarat hukum memberi ruang kesewenangan-wenangan bagi pihak kreditor, dimana debitor rentan dipermainkan. Pinjam uang (berhutang) ke bank tujuannya mau cari aman dari mafia-mafia rentenir, tapi pihak bank justru jual piutangnya ke mafia tanah dan mafia “lintah darat”, jadilah debitor benar-benar diperas dan kehilangan kepemilikan agunan.

Jika hak tagih piutang dialihkan oleh bank satu ke bank lain, masih dapat dimaklumi debitor, terlagipula debitor masih dilindungi oleh Undang-Undang Perbankan dan Perlindungan Konsumen disamping adanya pengawasan terhadap bank oleh otoritas pemerintah. Namun, pihak bank justru mengalihkan piutang ke kreditor orang-perseorangan sehingga nasib debitor betul-betul di ujung tanduk karena bergantung pada itikad pihak pembeli piutang, dimana rata-rata pembeli Cessie ialah para kalangan mafia tanah yang suka menggoreng nilai nominal piutang dan praktik “mark up” bunga, denda, hingga total tunggakan menggunung, lalu masih pula menggelapkan agunan milik debitor dengan menjual-lelang dengan harga murah (“mark down”), yang bahkan pula pembelinya ialah orang suruhan pihak pembeli Cessie itu sendiri (sehingga jelas ada “conflict of interest” atau konflik kepentingan ketika pemohon lelang, pembeli Cessie, dan pembeli lelang ialah pihak-pihak yang sama alias “insider / internal trading”).

Hukuman Pidana akibat Percobaan PENGGELAPAN

LEGAL OPINION

Penggelapan merupakan Delik Formil, Mencoba Menggelapkan pun Dipidana

Question: Kepada seseorang pengurus, yang selama ini diberi kepercayaan serta wewenang mengurus organisasi, namun ternyata mencoba melakukan penggelapan atas uang maupun inventaris milik organisasi, meski cepat diketahui dan berhasil dicegah terjadinya oleh pengurus lainnya, apakah pelakunya dapat dipidana karena mencoba melakukan penyimpangan tanggung-jawab demikian?

Era Sertifikat Tanah ELEKTRONIK, Tergugat yang Kalah dan Dihukum Pengadilan Tidak Lagi dapat Berkelit dan Lari dari Tanggung Jawab

LEGAL OPINION

Ketentuan Hukum Sertifikat Tanah ELEKTRONIK

Question: Kabarnya banyak gugatan di pengadilan (maupun di arbitrase), yang tidak bisa dieksekusi oleh yang menang (Penggugat), karena sukar mengetahui harta-harta milik pihak Tergugat yang sudah dikalahkan di pengadilan. Jadinya menang di atas kertas, sementara itu tidak ada harta milik Tergugat yang bisa disita ataupun dieksekusi. Mana ada Tergugat yang mau secara terbuka mengakui memiliki aset-aset miliknya untuk disita pengadilan?

Modus Pelaku Pidana Penipuan, Mengajukan Gugatan agar Seolah-Olah Sengketa Murni Perdata bukan Pidana

LEGAL OPINION

Modus Pelaku Penipuan dalam Mengamputasi Laporan Pidana Korban

Question: Apa yang harus diwaspadai atau perlu diperhatikan benar-benar oleh korban, ketika korban penipuan akan melaporkan pidana si penipu, agar pelakunya ini tidak dapat berkelit dari hukuman penjara atas perbuatannya yang telah menipu korban?

Kode Etik Rakyat, sebagai Sesama Warga, Etika bagi Masing-Masing Fungsi dan Peran Dibalik Status setiap Individu

LEGAL OPINION

Disiplin Etika dan Moralitas sebagai Praktik Jalan Buddhistik, Dilandasi oleh Kesadaran Internal Diri alih-alih Kepatuhan akibat Daya Paksa Eksternal Diri secara Membuta

Question: Apakah dalam Buddhisme, ada semacam pedoman etik bagi pemerintah maupun bagi rakyat, semisal dalam rangka pembentukan hukum nasional ataupun norma sosial, agar tertib sosial dan keharmonisan antar warga dapat tercapai atau paling tidak terkondisikan?

Ancaman Dibalik Ekonomi Liberal Pasar Bebas, Daya Beli Pasar Global Vs. Daya Beli Konsumen Lokal Domestik Dalam Negeri

ARTIKEL HUKUM

Proteksionisme Konsumen Lokal Domestik Dalam Negeri dari Hegemoni Pangsa Pasar Global

Bila selama ini kebijakan proteksionisme yang ditetapkan oleh suatu negara, merujuk pada suatu instrumen kebijakan hukum nasional untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri dari infiltrasi produk-produk importasi dari luar negeri yang berskala masif dan dapat berpotensi mematikan pelaku usaha dalam negeri negara pengimpor, semisal juga memproteksi ketahanan produsen dalam negeri dari potensi modus “dumping” harga yang dijual atau diekspor dengan nilai jual yang dapat memukul pelaku usaha negara pengimpor, maka paska kejadian langkanya minyak goreng pada pasar lokal domestik di Indonesia—meski para pengusaha sawit di Negara Indonesia merupakan salah satu produsen sawit (CPO, crude palm oil) terbesar di dunia, sehingga ibarat “induk ayam mati di lumbung padi”—telah membuka kita untuk meluaskan definisi perihal kebijakan proteksionisme sebuah “negara kesejahteraan” yang bukan lagi berkedudukan selaku negara pengimpor, namun sebagai negara pengekspor.

Gado-Gado Carina JOROK, SAYUR TIDAK DICUCI LALU DIULEK DAN DIJUAL KE KONSUMEN, PENJUAL GADO-GADO YANG TIDAK BERTANGGUNG-JAWAB

Gado-Gado Carina Bumbunya PESTISIDA. WARNING! DANGER! BAHAYA! TOXIC! BERACUN!

Gado-Gado Carina Menjual RACUN PESTISIDA untuk Dimakan Konsumennya yang Bayar Mahal!

GERAKAN SELAMATKAN KESELAMATAN WARGA BOJONG INDAH, RAWA BUAYA, CENGKARENG, JAKARTA BARAT

Gado-Gado Carina JUAL MAHAL NAMUN JUSTRU MERUSAK DAN MENCELAKAI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KONSUMENNYA, DURHAKA, PENDOSA, JAHAT!

Menjual masakan yang sama sekali tidak dicuci, beracun, membahayakan kesehatan konsumen, disebut makanan HALAL? Makanan beracun adalah HARAM, PENJUALNYA LEBIH HARAM LAGI!

Hak Kekayaan Intelektual dapat Dialihkan atau Dijual Kepemilikannya?

LEGAL OPINION

Jual-Beli Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri (Kekayaan Intelektual)

Question: Apakah kepemilikan semacam paten atau merek, bisa dijual kepada pihak lain; atau sebaliknya, kita beli dari pemilik merek dan paten?

Pelaku Usaha yang Tidak Menghargai Kesehatan dan Keselamatan Konsumennya, Beri Punishment, TINGGALKAN!

SENI PIKIR & TULIS

Prosedur Dibuat untuk Manusia, Bukan Manusia untuk Prosedur (Prosedur yang Tidak Manusiawi)

Kesehatan dan Keselamatan, merupakan Prosedur Tertinggi diantara Kesemua Prosedur. Prosedur yang Tertinggi ialah, AKAL SEHAT Itu Sendiri!

Pelaku usaha yang hendak membuka bisnis kuliner, bahkan sudah belasan atau bisa jadi sudah puluhan tahun bergelut dalam bisnis kuliner, namun bila tidak memahami nilai terpenting dari bisnis kuliner, yakni “HIGIENIS”, sama artinya sang pelaku usaha kuliner tidak menghargai kesehatan konsumen dan pelanggannya, yang sama pula artinya segmen pasar atau target market-nya memang ialah para pembeli yang tidak menghargai kesehatannya sendiri. Namun telah ternyata tidak sedikit diantara pelaku usaha kita yang selama ini memang berusaha dibidang kuliner, akan tetapi tidak memahami nilai intrinsik terpenting dari bisnis kuliner.

Kiat Hidup Tegar dan Kuat secara Mental dan Psikis, Hidup di Dunia yang Tidak akan Pernah Berjalan secara Ideal, COMPASSION TOWARD OURSELVES

SENI PIKIR & TULIS

Tiada Jaminan Orang Baik akan Selamat, justru menjadi MANGSA EMPUK. Itulah mengapa menjadi Orang Baik Begitu Menakutkan dan Sepi Peminatnya

Jangan Bersikap Seolah-Olah hanya Anda yang dapat Merasakan Duka Kehidupan

Terdapat sebagian diantara kita, yang bersikap “kekanak-kanakan”. Betapa tidak, mereka dengan mengatas-namakan merasakan salah satu dari tiga corak umum kehidupan (tilakkhana), yakni “dukkha” (Bahasa Pali, yang bermakna tidak memuaskan, tersandera / tercengkeram, dan penuh kekecewaan), maka mereka merasa memiliki alasan pembenar untuk merampas hak-hak maupun kebahagiaan, jika perlu juga merenggut hidup orang lain. Penderitaan dan ketidakpuasan bukanlah alasan pembenar bagi kita atau siapapun untuk merenggut kebahagiaan dan hak-hak milik orang lain. Orang-orang yang kreatif tidak pernah merasa perlu merampas hak milik orang lain untuk membuat hidupnya lebih “berwarna”.

Telah pernah Dihukum Pidana Tidak Menghapus Kewajiban Perdata Pelaku Perbuatan Melawan Hukum

LEGAL OPINION

Vonis Pidana Bukanlah “Alasan  Pemaaf” dari Kewajiban dan Tanggung-Jawab Keperdataan

Question: Sebagai seorang terdakwa (di persidangan) yang dituntut sekian tahun penjara oleh jaksa penuntut umum, dan juga terhadap vonis yang telah dijatuhkan hakim di Pengadilan Negeri, sekarang ini saya sedang menimbang-nimbang berat-ringannya hukuman ini dan apakah akan mengajukan upaya hukum banding atau tidaknya atas putusan hakim. Jika putusan pidana ini, tidak terpidana ajukan banding, artinya langsung inkracht (berkekuatan hukum tetap). Yang ingin saya ketahui dan pertanyakan ialah, apakah setelah ini putusan pidana inkracht, apakah pihak (korban) pelapor masih bisa gugat saya (secara perdata) nantinya dikemudian hari?

Hukum POTONG TANGAN, sebuah EUFORIA ataukah UTOPIA?

ARTIKEL HUKUM

Hukuman POTONG TANGAN Tanpa Dilandasi FAIR TRIAL, adalah PERADILAN SESAT

Apa yang dimaksud dengan FAIR TRIAL?

Terdapat satu kalangan yang membangga-banggakan dan mengagung-agungkan sanksi berupa hukuman “potong tangan”, tanpa mau melihat bahaya dibaliknya. Salah satu asas terpenting serta paling utama dari sistem peradilan yang adil dan berimbang, atau yang lebih dikenal dengan istilah “fair trial”, ialah sistem peradilan dimana : Pertama, pemutus perkara ialah seorang pihak ketiga yang netral serta objektif (bebas dari anasir “conflict of interest”), baik berupa sesosok hakim maupun juri, untuk memutuskan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa yang disangkakan telah melakukan suatu pelanggaran hukum berupa tindak kriminal.

INDO LAWYERS, Bukan Lawyer juga Bukan Profesi Dibidang Hukum, alias PENIPU & MODUS PENIPUAN

MANUSIA SAMPAH (SPAMMER)

Tidak Mengerti Hukum, namun Ingin Menggurui Sarjana Hukum dan Profesional Dibidang Hukum perihal Hukum?

Menyebut Diri dengan Inisial sebagai “INDO LAWYERS”, namun Bukan Berprofesi sebagai Lawyer juga Bukan Dibidang Hukum, CIRI-CIRI PENIPU DAN PENIPUAN!

Kedua komentar di bawah, yakni dengan inisial “INDO LAWYERS” serta “Fenny Imelda”, disampaikan tepat pada jam yang sama (kedua-duanya 20 jam yang lalu sejak tanggapan ini penulis buat), dengan diskredit serta caci maki yang sama, merupakan buntut ketika penulis sedang menjadi konsultan hukum bagi seorang klien yang menghadapi mafia tanah yang berkolusi dengan lembaga keuangan perbankan, dimana penulis mengungkap modus-modus pemerasan dengan kedok bunga, bunga berbunga, denda, denda terhadap tunggakan, denda terhadap bunga, bunga terhadap denda, biaya administrasi miliaran rupiah, tagihan biaya pemberesan miliaran rupiah TANPA DASAR (bunga terselubung, alias PRAKTIK RENTENIR).

Makna dan Contoh MENTAL PENJAJAH

SENI PIKIR & TULIS

Jangan Bersikap Seolah-olah Kita Bukan Pribadi yang BEBAS dan MERDEKA. Karenanya pula, Jangan Bersikap Seolah-olah Kita Tidak Punya Pikiran untuk Menilai dan Memutuskan Sendiri atas Hidup Kita Sendiri

Jangan Bersikap Seolah-olah Anda adalah Penjajah yang Memiliki Hak untuk Mengejek dan Mendiskreditkan Hidup dan Kehidupan Orang Lain

Yang dengan mudahnya gemar mengejek orang lain, artinya yang bersangkutan mencerminkan “mentalitas PENJAJAH”. Yang takut diejek, artinya yang bersangkutan memiliki “mental JAJAHAN”. Keduanya, baik “mental PENJAJAH” maupun “mental JAJAHAN” yang bersarang dalam benak sebaigan besar diantara masyarakat kita, kerap dikuasai oleh cara berpikir yang irasional, irasional “suka mengejek” dan irasional “takut diejek”. Yang satu terobsesi untuk dengan mudahnya melontarkan kata-kata ejekan dan menyakiti perasaan orang lain yang diejek, dan yang satunya lagi terobsesi untuk tidak diejek serta terobsesi tidak dilukai perasaannya oleh ejekan orang lain.

Beban Pembuktian Terbalik dalam Gugatan Sengketa Pajak

LEGAL OPINION

Pembukuan dan Catatan Keuangan sebagai Bukti Penting dalam Persidangan Perkara Gugatan Pajak

Question: Bila hendak gugat-menggugat di Pengadilan (Khusus) Pajak, beban pembuktiannya dipikul siapa, apakah selalu menjadi kewajiban wajib pajak? Bila di Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), beban kewajibannya ialah terbalik, terdakwa yang harus membuktikan harta kekayaannya diperoleh dengan cara-cara legal, sekalipun yang melakukan dakwaan dan tuntutan ialah Jaksa Penuntut Umum, maka bagaimana dengan praktik di Pengadilan Pajak?

Pengacara Jahat, karena Kode Etiknya memang Jahat

ARTIKEL HUKUM

Conflict of Interest Profesi Pengacara yang Merangkap sebagai Konsultan HuKum

Sebelum Menggugat dengan atau Tanpa Kuasa Hukum, Idealnya Konsultasikan Terlebih Dahulu Masalah Hukum Anda kepada Konsultan Hukum yang NETRAL & OBJEKTIF

Apapun masalahnya, atau bahkan sejatinya sejak semula tiada masalah sama sekali, segala sesuatunya tampak menjadi bermasalah ketika suatu pihak atau seseorang mendatangi kantor pengacara untuk berkonsultasi mengenai masalah hukumnya, dimana fenomena demikian kerap penulis dapati dari cerita berbagai klien pengguna jasa konsultasi hukum yang penulis selenggarakan maupun dari pengamatan pribadi penulis. Fenomena berikut di bawah ini, penulis temukan menjadi “gaya” atau “style” rata-rata kalangan pengacara secara merata di seluruh kota di Indonesia.

Tes SQ (Spiritual Quotient, Kecerdasan Spiritual), Siapa yang Menista Siapa?

SENI PIKIR & TULIS

Tempat Ibadah yang Berisik saat Beribadah, adalah “Polusi Suara”. Penistaan Agama, juga merupakan “Polusi Suara”. Memungkiri Fakta tersebut, artinya STANDAR GANDA.

Ketika sedang Beribadah, Praktik Ritual Mereka Merugikan Umat Agama Lain, maka Bagaimana ketika Mereka Tidak sedang Beribadah?

Korban Bukanlah Sebongkah Mayat yang Tidak dapat Menjerit dan Merasa Sakit, Berteriak Kesakitan adalah Hak Asasi Korban. Jeritan Korban manakah yang “Sopan”, seolah-olah Perbuatan Pelakunya telah “Sopan”?

Kita buka dengan pertanyaan introspektif berupa teka-teki psikologi yang penulis rancang, yang dapat mencerminkan tingkat IQ sekaligus EQ dan SQ seseorang, sekaligus membuktikan bahwa IQ menentukan tingkat EQ maupun SQ seseorang, dan bahwa IQ tidak terpisahkan dari EQ dan SQ. Suatu pihak membuat “polusi” (entah udara, suara, sosial seperti menyampah atau parkir liar, dsb), lantas pihak yang merasa terganggu (korban), menjerit karena merasa terganggu atau berupa jeritan kesakitan. Pertanyaan pertama, adakah jeritan penuh kesakitan yang “sopan”? Pertanyaan kedua, apakah perbuatan pelaku yang membuat “polusi”, sudah beretika dengan menyakiti atau mengganggu warga lainnya?

Membeli Rumah dengan KPR, Jangan Bayar DP (Down Payment), sebagai Antisipasi bila Ternyata Permohonan KPR Ditolak Bank

LEGAL OPINION

Permohonan KPR Ditolak Bank, bagaimana dengan Nasib Uang Panjar yang telah Dibayarkan oleh Pembeli Rumah kepada Penjual?

Question: Jika rencananya mau beli rumah yang sudah diminati dan diputuskan untuk dibeli, namun bayar harga jual-belinya dengan mengajukan permohonan KPR (Kredit Pembelian Rumah) ke bank, apa yang perlu diketahui agar tidak bermasalah dengan hukum dikemudian hari?

Penjelasan Ilmiah Medis Manfaat MEDITASI bagi Kesehatan

SENI PIKIR & TULIS

Mindfulness, Anatta, dan Buddhisme dalam Perspektif Sains Ilmu Pengetahuan Modern

Korelasi antara STATE OF MIND dan GENETIK DETERMINATION

Bruce Harold Lipton, PhD, nama lengkapnya, seorang biolog sel, dalam artikel berjudul “Bruce Lipton, PhD: The Jump From Cell Culture to Consciousness”, yang sebelumnya telah diterbitkan dalam Journal Integr Med (Encinitas). 2017 Dec; 16(6): 44–50, sebagaimana dapat diakses publik pada https:// www. ncbi.nlm.nih .gov/pmc/articles/PMC6438088/, mengungkap kebenaran ajaran Sang Buddha lewat penemuan serta metode sains yang terus berkembang dan semakin mampu mencatat berbagai fenomena yang sebelumnya sekadar disebut sebagai “mitos” atau dogma.

Sita Pidana Lebih Tinggi Derajatnya daripada Sita Umum Kepailitan?

ARTIKEL HUKUM

Ketika Negara yang Justru Menikmati dan Mengambil Keuntungan dari Rakyat yang menjadi Korban Kejahatan. Menjadi Korban, Sudah Jatuh lalu Tertimpa Tangga Pula

Sita Pidana Merampas untuk NEGARA, sementara Sita Umum Kepailitan ialah Sita untuk Memulihkan Kerugian KORBAN

Katakanlah, terjadi dan sebagaimana telah berulang kali kembali terjadi, sebuah perusahaan maupun koperasi, melakukan praktik ilegal semacam “skema ponzi” (skema piramida) yang berhasil merekrut puluhan ribu anggota dan telah menghimpun miliaran rupiah dana masyarakat luas, kemudian dibelakang hari barulah diketahui oleh masyarakat yang menjadi anggotanya, bahwa mereka telah terkena modus penipuan sehingga dana mereka tidak kembali secara tepat waktu dan tidak sebagaimana dijanjikan semula oleh pihak penghimpun dana yang menawarkan imbal hasil sangat tinggi melampaui level psikologis kewajaran.

Liliana Tjia MENIPU untuk Mencari Makan, alias Penipu

PELANGGAR

Liliana Tjia Merampok Nasi dari Piring Milik Profesi Orang Lain yang sedang Bersusah-Payah Mencari NAFKAH, sungguh Perilaku IBLIS yang LEBIH HINA DARIPADA PENGEMIS!

Vonis Hukum Karma bagi Liliana Tjia : TERLAHIR KEMBALI SEBAGAI BUDAK KERJA RODI YANG DIBAYAR PAKAI BATU SETELAH KERINGAT DAN DARAHNYA DIHISAP!

Seorang umat kristiani tidak takut dosa serta tua bangka perawan tua (tidak laku) bernama Liliana Tjia, pimpinan PT. AUDITSI (perusahaan penipu yang bergerak dibidang rekruitmen tenaga kerja, sebelum kemudian dimanipulasi dan dieksploitasi bak perbudakan) serta PT. LION JOBS INDONESIA (sebagai direktur bersama seorang penipu lainnya bernama Eddy Santoso Tjahja), memperkosa profesi kami selaku konsultan hukum dengan bercerita panjang lebar masalah hukum miliknya, yang mana bukan urusan kami, dan TANPA MEMBAYAR KOMPENSASI BERUPA TARIF JASA SEPERAK PUN alias praktik PERBUDAKAN:

Kiat Menghadapi Calon Pemberi Kerja yang Manipulatif dan Eksploitatif

LEGAL OPINION

Contoh Kasus Manipulator Tenaga Kerja bernama Eddy Santoso Tjahja yang Dipecat secara TIDAK HORMAT sebelum kemudian Mengeksploitasi Tenaga Manusia

Question: Apa yang harus saya jawab dan tanggapi, bila dalam wawancara kerja, pihak perusahaan bertanya apakah saya bersedia dimutasi ke PT (Perseroan Terbatas) atau perusahaan lain yang katanya mereka masih satu grub usaha dengan perusahaan, lalu juga mereka bertanya apakah saya keberatan bila harus bekerja untuk kepentingan berbagai anak usaha PT-PT yang merupakan satu grub usaha dengan perusahaan?

Sejujurnya saya sebagai pelamar kerja, keberatan, karena tahu itu modus eksploitasi. Adakah cara menjawab yang dapat menggunakan dalih-dalih aturan hukum sebagai alibi untuk tidak terjebak pada pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang saya sadari pastinya akan saya sesali sendiri di kemudian hari bilamana saya sanggupi dan setujui tanpa berpikir panjang? Pihak pewawancara tampaknya lebih menitik-tekankan pada kelemahan dan kekurangan-kekurangan pihak pelamar kerja, apakah itu indikasi yang baik atau buruk bila dipaksakan untuk melamar kerja di tempat seperti itu?

Mungkinkah AGAMA SUCI Mengajarkan Penghapusan / Penebusan DOSA?

SENI PIKIR & TULIS

AGAMA SUCI Mempromosikan dan Mengkampanyekan PENGHAPUSAN / PENEBUSAN DOSA?

Suciwan manakah yang Butuh Penghapusan / Penebusan Dosa? HANYA SEORANG PENDOSA, YANG MEMBUTUHKAN PENGHAPUSAN / PENEBUSAN DOSA

Apakah mungkin, sesuatu yang disebut sebagai “Agama SUCI” justru mengkampanyekan “penghapusan / pengampunan DOSA” maupun “penebusan DOSA”? Bagaikan berjualan, agar laku dan “laris manis” banyak pelanggan dan peminat yang berbondong-bondong “membeli”-nya, jika perlu rela mengantri (selama ada demand, maka selama itu pula akan ada supply), tentu saja promosinya terkadang diluar akal sehat dan cenderung bombastis, dan tidak jarang mengandung unsur manipulasi pikiran disamping penipuan.

Apa yang akan Anda Lakukan, bila Tiada Hukum Negara maupun Karma?

SENI PIKIR & TULIS

Orang Baik, Membela dan Memihak HUKUM KARMA. Orang Jahat (Pendosa yang Berdosa), Membuta Mengimani PENGHAPUSAN / PENEBUSAN DOSA

Para pembaca dengan ini penulis ajak untuk mengikuti tantangan berupa memasuki ranah permainan jawab-menjawab pertanyaan sederhana yang terdiri dari tiga buah ragam pertanyaan, singkat namun mampu memutar-balikkan dunia, dengan rincian sebagai berikut : Pertama, apakah yang akan Anda lakukan, bila seandainya di dunia ini tidak ada Hukum Negara? Kedua, apakah yang akan Anda lakukan, bila seandainya di dunia ini tidak ada Hukum Karma? Ketiga, apakah yang akan Anda lakukan, bila seandainya di dunia ini ADA atau eksis perihal “too good to be true” semacam “pengampunan / penghapusan dosa” maupun “penebusan dosa”? Mungkin, sebagai pelengkap, ialah pertanyaan keempat berikut, dunia semacam apakah, yang akan tercipta bilamana satu atau lebih “andaikata” di atas, benar-benar terjadi dalam realita?

Resiko Membeli Rumah dengan Fasilitas KPR (Kredit Pembelian Rumah), Bank Tidak Transparan terkait Keberadaan Sertifikat Tanah

ARTIKEL HUKUM

Sudah Lunas Cicil KPR, Sertifikat Rumah Belum Diberikan Bank

Bukan cerita ataupun berita baru, namun sudah menjadi momok klasik yang tidak kunjung usai sampai saat kini sejak puluhan tahun lampau dimana setiap tahunnya ditengarai jatuh korban puluhan ribu warga selaku konsumen produk properti sekaligus nasabah debitor KPR lembaga keuangan, seolah negara tidak pernah hadir di tengah-tengah masyarakat sekalipun “papan” termasuk satu dari tiga kebutuhan pokok penduduk, dimana para nasabah debitor fasilitas KPR dibiarkan bergelut seorang diri tanpa perlindungan hukum serta tanpa adanya kepastian hukum menghadapi dominasi kalangan lembaga keuangan yang kuat serta “raksasa”, terombang-ambing oleh mekanisme pasar ala “invisible hand” liberalisme (utopia rekaan Adam Smith yang hanya relevan dalam sistem pasar yang sangat sederhana), tanpa daya tawar, bermuara pada dipermainkannya nasib debitor fasilitas KPR dimana sekalipun belasan hingga puluhan tahun kemudian fasilitas KPR telah dilunasi cicilannya, namun telah ternyata sertifikat hak atas tanah dimana rumah yang dibeli debitor berdiri, tidak kunjung dan tidak pernah diberikan / diserahkan oleh pihak kreditor fasilitas KPR.

Direksi yang DIPECAT SECARA TIDAK HORMAT karena Menyalah-Gunakan Kewenangan dan Praktik Eksploitasi Tenaga Manusia, Kasus Eddy Santoso Tjahja

LEGAL OPINION

Dalil Mengundurkan Diri, namun Menggugat Minta Pesangon, Tidak Nyambung antara Dalil dan Pokok Tuntutan dalam Gugatan

Question: Apa yang paling perlu diperhatikan saat menyusun dalil ketika membuat surat gugatan bagi orang awam hukum, terutama ketika era digital gugat-menggugat bisa secara medium internet (eCourt dan eLitigation), tanpa perlu datang ke pengadlan, sehingga orang yang bukan sarjana hukum sekalipun bisa mengajukan gugatan (ataupun menjawab gugatan) sendiri, secara mandiri, tanpa harus memakai jasa kuasa hukum seperti pengacara?

Advokat Mustofa dari MUSTOFA & PARTNERS, Jualan KECAP No. 1 (dari Belakang)

PELANGGAR

PENIPUAN “Presiden Advokat Muda Indonesia” MUSTOFA & PARTNERS

Antara klaim dan realita, yang ternyata sangat bertolak-belakang, apakah sebutan yang tepat untuk dialamatkan kepada yang bersangkutan? PENIPU pelaku PENIPUAN. Terdapat seorang pengacara penipu berdomisili di Yogyakarta yang selalu berganti-ganti nomor kontak selulernya dalam rangka melancarkan aksi modus penipuannya, dimana penulis setidaknya pernah sebanyak dua kali menjadi korban penipuan dan “pemerkosaan” terhadap profesi penulis selaku Konsultan Hukum, yakni oleh pengacara “kurang kerjaan” bernama Advokat Mustofa dari MUSTOFA & PARTNERS.

Moderat Vs Ekstremis dalam AGAMA SUCI Vs. AGAMA DOSA

SENI PIKIR & TULIS

Patuh, Moderat, Pelanggar yang Menyimpangi Ajaran, Lihat Konteksnya, Bukan Teksnya

Semua kalangan teror!s, tumbuh dari latar belakang keluarga umat beragama yang moderat. Pertanyaannya, mengapa salah satu anggota keluarganya tersebut dapat menjelma menjadi seorang teror!s yang radikal serta ekstrem perilakunya? Bila pemeluk ekstremis “agama komun!sme”, tidak akan menjadi se-ekstrim dan se-radikal kaum teror!sme, maka mengapa “agama komun!sme” dilarang dan di-“brendel” di negeri kita?

Tiada Kompromi terhadap Kejahatan, namun Escape Clause Terbuka Lebar, Kontraproduktif

SENI PIKIR & TULIS

Marketing Gimmick Keyakinan Keagamaan, “Penghapusan Dosa” maupun “Pengampunan Dosa” bagi Para Pendosa yang Berdosa Penuh Dosa, Pesta Dosa

Tiket Masuk Surga bagi Para Pendosa, Nasib Korban Dikemanakan?

Pada mulanya penulis menaruh rasa kagum, pada suatu norma keyakinan keagamaan tertentu yang menetapkan bahwa seseorang yang mencuri, dihukum “putuskan jari tangan” hingga “potong tangan” sang pelaku pencurian, demi terciptanya efek jera (deterrent effect) dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat agar tidak jatuh korban serupa dan para calon pencuri berpikir ulang ribuan kali sebelum melancarkan niat dan aksi buruknya yang tercela demikian. Begitupula seperti aksi perzinahan, disebutkan bahwa rajam menjadi sanksi hukuman bagi pelakunya. Telah ternyata, informasi yang bersifat parsial dan tidak utuh, cenderung menyesatkan.

Mengembalikan Kerugian Negara lewat Mekanisme Gugatan Perdata, Kejaksaan sebagai Pengacara Negara, Tidak Harus Berupa Pidana

LEGAL OPINION

Kejaksaan adalah Pengacara Negara, namun Tidak Pernah Menggugat seorang Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Diamnya Tergugat, Diartikan Membenarkan Segala Dalil Penggugat?

Question: Bukankah katanya dalam sebuah gugatan, beban pembuktian ditumpukan oleh hakim di persidangan kepada pihak penggugat, dimana yang menggugat dan mengklaim-lah, yang wajib untuk dapat membuktikan segala dalil dan klaimnya tersebut dalam surat gugatan yang diajukan olehnya? Mengapa faktanya bisa sampai terjadi, bahkan tidak jarang terjadi, hakim di persidangan (perdata) dalam putusannya, membuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa mengingat pihak Tergugat tidak membantah dalil Penggugat dalam butir ke-... surat gugatan, maka Tergugat dianggap (diasumsikan) membenarkan sehingga karenanya dalil Penggugat oleh Majelis Hakim dapat dianggap benar serta diasumsikan telah dapat dibuktikan kebenarannya.”

Bukankah itu sama artinya, hakim sedang bermain asumsi bahwa “diam artinya menyetujui, meng-iya-kan, dan membenarkan” segala klaim-klaim tidak berdasar pihak penggugat yang jelas-jelas sedang berusaha menjatuhkan dan menjungkalkan kita yang diposisikan sebagai tergugat? Bila dalam terminologi ilmu hukum pidana ada istilah semacam “non self incrimination”, maka mengapa diamnya pihak tergugat (dalam perkara perdata), dimaknai sebagai mengorbankan kepentingan dirinya sendiri? Bukankah praktik hukum, semestinya logis dan menggunakan akal sehat sebagai dasar berpijaknya?

Mengapa kesannya, hakim menjadi tidak netral dan cenderung memihak, jika praktiknya seperti itu? Bukankah akan lebih logis, bila tergugat tidak membenarkan klaim atau tuduhan ataupun dalil penggugat, maka diartikan tergugat menolak dan tidak membenarkan dalil-dalil pihak penggugat tersebut, karena memang itulah kepentingan pihak tergugat manapun dalam gugatan manapun? Mana ada maling yang mau mengaku, dan mana ada pula orang digugat lantas membenarkan segala klaim sepihak orang yang menggugat?